Brilian•BANDUNG – Kabiro Investigasi yang juga aktivis anti korupsi Manggala Garuda Putih, Agus Satria menyoroti terkait persoalan dugaan KKN yang terjadi di salah satu Badan Usaha Milik Daerah.
Menurut Agus, Pemerintah dalam hal ini Gubernur Ridwan Kamil melalui Biro Investasi dan BUMD Jabar untuk menyelesaikan persoalan tersebut dinilai sama sekali tidak memperdulikan aspirasi masyarakat
“Ini dibuktikan dengan arogansinya dalam menyelesaikan persoalan dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang terjadi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jaswita Jabar. Waktu itu, salah satu LSM mengangkat berita dan melakukan unjuk rasa terkait kerugian PT Jaswita Jabar di penghujung tahun 2022 lalu,” kata Agus Satria.
Tentunya karena persoalan KKN ini tetap terjadi maka kali ini Kelompok Aktivis Anti Korupsi akan segera melakukan unjuk rasa dan orasi di depan kantor pusat PT Jaswita Jabar, untuk meminta penjelasan dan menuntut pertanggungjawaban kerugian yang terjadi selama 3 tahun terakhir,” ungkap Agus.
Agus menjelaskan, bahwa demonstrasi LSM PMPR terdahulu sudah diabaikan oleh Direksi lama dan Gubernur selaku pengambil keputusan tertinggi.
“Ketika unjukrasa, RK bersama tim bentukannya TAP dipastikan sudah menerima surat terbuka dan masukan dari masyarakat seperti untuk perbaikan dan melakukan rekrutmen terbuka dalam menentukan direksi pengganti.
“Akan tetapi Gubernur justru menunjuk direksi baru di tanggal 20 Januari 2023. Nah dua orang anggota TAP itu sedang disoroti memiliki honor fantastis yang ditempatkan sebagai Direktur Utama dan Tenaga Ahli Direksi,” beber Agus.
Bahkan, sambung Agus, salah seorang diantaranya adalah masih saudara dari Gubernur Jawa Barat.
“Kami coba dengan mengirimkan surat terbuka lagi yang isinya menginformasikan kembali situasi yang terjadi di internal. Kami hanya ingin BUMD ini menjadi perusahaan yang profesional dan mampu berkontribusi menyumbang pendapatan daerah yang artinya uang tersebut bisa dirasakan kembali oleh masyarakat Jawa Barat,” tuturnya.
Agus menuding, direksi baru ini patut diduga telah melakukan persekongkolan dengan direksi yang lama dalam praktek KKN. Indikasi ini menurut Agus diperkuat dengan ditempatkannya Direktur Operasional lama yang merupakan produk nepotisme.
“Dengan banyak rekam jejak skandal dan kegagalan, kami bisa buktikan itu,”ungkapnya.
Agus menuding, direksi baru ini patut diduga telah melakukan persekongkolan dengan direksi yang lama dalam praktek KKN. Indikasi ini menurut Agus diperkuat dengan ditempatkannya Direktur Operasional lama yang merupakan produk nepotisme.
“Dengan banyak rekam jejak skandal dan kegagalan, kami bisa buktikan itu,” ucapnya.
Agus Satria beserta timnya akan melaporkan secara resmi aduan masyarakat ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan juga Ombudsman RI, jika unjuk rasa tidak mendapatkan kejelasan dalam waktu dekat.
“Permohonan izin resmi unjuk rasa akan kami antarkan segera ke Polrestabes Kota Bandung. Sementara untuk KPK dan Ombudsman kami telah susun dokumen data temuan, daftar maladministrasi, bukti laporan keuangan mencurigakan, bahkan sampai daftar honorarium direksi, komisaris dan level manajemen setingkat pimpinan divisi lengkap dengan fasilitas tunjangan nya, selain itu kami juga memiliki data tambahan berupa bukti-bukti praktek nepotisme yang melibatkan teman, keluarga, keponakan, menantu dan kolega dari direksi lama yang masih dengan sengaja dipertahankan di perusahaan dan ditempatkan di posisi-posisi strategis disana,” tutup Agus. **
