Brilian°Amerika Serikat – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyoroti bahwa Afghanistan hanya sejengkal dari keterpurukan sejak diambil alih Taliban. Di hadapan Dewan Keamanan PBB, ia mendesak negara-negara untuk mengizinkan semua transaksi yang diperlukan dan melakukan kegiatan kemanusiaan di Afghanistan.
Dia juga mendorong penangguhan aturan atau kondisi apa pun yang membatasi operasi bantuan penyelamatan nyawa. Guterres mengingatkan, saat ini jutaan orang di Afghanistan menderita kelaparan ekstrem, pendidikan dan layanan sosial berada di ambang kehancuran.
Kurangnya likuiditas pun membatasi kapasitas PBB dan kelompok bantuan untuk menjangkau orang-orang yang membutuhkan.
“Kami perlu memberikan jaminan hukum kepada lembaga keuangan dan mitra komersial bahwa mereka dapat bekerja dengan operator kemanusiaan tanpa takut melanggar sanksi,” kata Guterres, Rabu (26/1), seperti dikutip media ini dari Reuters.
Sekitar Rp 70, 4 triliun cadangan bank sentral Afghanistan tetap diblokir di luar negeri sejak Taliban mengambil alih Afghanistan pada Agustus 2021. Dukungan pembangunan internasional pun telah mengering, sementara para donatur berusaha menggunakan uang itu sebagai pengaruh atas Taliban terkait persoalan hak asasi manusia.
“Ada bukti kuat bahwa lingkungan intimidasi muncul dan penurunan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ini menunjukkan bahwa konsolidasi otoritas pemerintah mungkin mengarah pada pengendalian populasi dengan cara membawa ‘ketakutan’,” kata utusan khusus PBB untuk Afghanistan, Deborah Lyons kepada dewan.
Pada Desember lalu, para donatur untuk Dana Perwalian Rekonstruksi Afghanistan yang dikelola oleh Bank Dunia setuju untuk mentransfer Rp 4 triliun ke Program Pangan Dunia dan PBB UNICEF untuk mendukung nutrisi dan kesehatan di Afghanistan. Guterres mengatakan sisa Rp 17 triliun dana yang dibutuhkan akan segera dibebaskan untuk membantu rakyat Afghanistan bertahan hidup di musim dingin.
Di sisi lain, Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Linda Thomas-Greenfield, mengatakan kepada dewan bahwa Washington telah bergerak untuk memastikan bahwa sanksi AS tidak menghambat kegiatan kemanusiaan di Afghanistan. Pihaknya juga sedang memeriksa berbagai opsi untuk meredakan krisis likuiditas di negara pemerintahan Taliban itu.
