BANYUWANGI — Ketua Umum DPP GAPASDAP Khoiri Soetomo menilai penurunan kapasitas dermaga menjadi persoalan utama di balik panjangnya antrean kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, yang dilaporkan mencapai sekitar 15 kilometer.
Menurut Khoiri, kondisi tersebut terjadi ketika jumlah kapal sebenarnya masih tersedia dalam jumlah memadai. Dari total sekitar 56 kapal yang tersedia di lintasan Ketapang-Gilimanuk, kapal yang biasanya dapat beroperasi mencapai 28-32 unit per hari.
Namun, keterbatasan fasilitas sandar membuat produktivitas saat ini turun menjadi sekitar 23 kapal per hari.
“Kapalnya tersedia, tetapi tempat sandarnya berkurang,” ujar Khoiri, Jumat, 4 September 2026.
Ia menyebut Dermaga MB II telah ditutup sejak 21 Agustus 2026 untuk pekerjaan peningkatan kapasitas yang dijadwalkan berlangsung hingga Maret 2027. Dermaga tersebut direncanakan kembali difungsikan secara sementara saat periode Natal dan Tahun Baru 2026.
Persoalan lainnya berada di Dermaga Bulusan. Dua fender di dermaga tersebut roboh ke laut sehingga fasilitas itu belum dapat dimanfaatkan secara optimal dan masih menunggu perbaikan.
Menurut Khoiri, kombinasi dua persoalan tersebut menyebabkan kemampuan pelayanan pelabuhan menurun. Sementara itu, kebutuhan penyeberangan kendaraan, khususnya kendaraan logistik, tetap tinggi.
Kondisi ini kemudian berdampak terhadap kelancaran distribusi barang Jawa-Bali. Kendaraan membutuhkan waktu lebih lama untuk menyeberang, sementara perusahaan angkutan harus menanggung peningkatan biaya operasional akibat waktu tunggu yang semakin panjang.
GAPASDAP menilai persoalan tersebut membutuhkan langkah penanganan yang bersifat segera. Salah satunya dengan mengoptimalkan fasilitas yang masih tersedia dan mengatur arus kendaraan secara lebih efektif.
Pemisahan kendaraan ringan dan kendaraan berat sebelum memasuki pelabuhan menjadi salah satu usulan yang disampaikan. Dengan pola tersebut, antrean kendaraan logistik diharapkan tidak menghambat pergerakan kendaraan lainnya.
GAPASDAP juga mengusulkan optimalisasi dermaga plengsengan untuk kapal LCM serta mempertimbangkan penggunaan terbatas Dermaga MB II berdasarkan hasil kajian teknis.
Di sisi lain, percepatan proses bongkar-muat kapal juga dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas. Namun, percepatan tersebut tetap harus dilakukan tanpa mengabaikan aspek keselamatan.
“Kondisi ini tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak. Pemerintah, pengelola pelabuhan, operator kapal, perusahaan angkutan, dan pengguna jasa harus bekerja sebagai satu ekosistem,” kata Khoiri.
Ia berharap Kementerian Perhubungan, PT ASDP Indonesia Ferry, KSOP, pemerintah daerah, kepolisian dan operator kapal memperkuat koordinasi selama proses perbaikan berlangsung.
Menurutnya, penyelesaian peningkatan kapasitas MB II dan pemulihan Dermaga Bulusan menjadi kunci untuk mengembalikan kapasitas pelayanan Ketapang-Gilimanuk.
