Brilian°Pasuruan – Bupati LIRA Kabupaten Pasuruan Gus H. Hamzah Pujiono, S Ag, SM. melakukan tindaklanjut dari informasi masyarakat yang diterima perihal tanah yang digunakan untuk pengembangan bangunan poli spesialis RS Mitra Sehat Medika.
Gus Ham sebutan “gayeng” Bupati LIRA ketika dikonfirmasi menyatakan, “LIRA akan mengawal informasi yang didapatkan dari masyarakat ini, awal kita akan berkoordinasi dengan tim LIRA, apa yang sekiranya harus dilakukan kedepannya,” ujarnya.
Dikonfirmasi lebih lanjut di kantornya, Bupati LIRA Gus Ham menyatakan kepada awak media, akan berkoordinasi dengan beberapa instansi pemerintah, kelurahan petungasri tempat didirikannya bangunan poli spesialis RS Mitra Sehat Medika, Kecamatan Pandaan, Kepala satpol PP, dinas pengairan dan dinas perijinan kabupaten Pasuruan. Ini langkah awal yang kami lakukan terlebih dahulu,” tegas Gus Ham.
Dikonfirmasi terpisah, Bambang Heri Purnomo, SH., MH, MM., MAP. selaku advokat yang berkedudukan di Kecamatan Pandaan mengatakan bahwa, “Dugaan ini harus diusut tuntas, benar atau tidak, mengingat jika dugaan ini benar dan memang bangunan tersebut didirikan di tanah yang tidak sesuai dengan peruntukannya seharusnya bangunan tersebut tidak memiliki ijin mendirikan bangunan yang resmi. Maka dari itu segala kegiatan yang dilakukan di bangunan tersebut adalah melanggar hukum. Hal tersebut wajib untuk ditinjau kembali agar tidak terjadi aturan hukum yang dilanggar. Atau diabaikan aturan hukum yang ada, apalagi setau saya RS Mitra Sehat Medika melayani banyak pasien BPJS Kesehatan dimana ada sebagian peserta BPJS Kesehatan adalah penerima bantuan iuran yang dananya berasal dari APBN ataupun APBD” dan semoga aturan aturannya pun tdk dilanggar karna hal tersebut akan menimbulkan kerugian negara. Semoga RS Mitra Sehat Medika tidak melanggar aturan aturan hukum lainnya karna akan terjadi perbuatan melanggar hukum dan wajib diusut tuntas demi hukum dan keadilan yang berlaku.
Besar harapan masyarakat, Bupati LIRA bisa mencari titik kebenarannya, bagaimana sebenarnya peruntukan tanah tersebut.
