Sidoarjo – Kabupaten Sidoarjo menghadapi ancaman serius dari mikroplastik akibat pengelolaan sampah yang dinilai belum optimal. Dengan total APBD sekitar Rp5,9 triliun, anggaran penanganan sampah hanya dialokasikan Rp50 miliar, jumlah yang dianggap terlalu kecil untuk wilayah sebesar Sidoarjo.
Anggota DPR RI Komisi VII Dapil Jatim I, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menegaskan minimnya alokasi anggaran tersebut dapat berdampak pada kesehatan masyarakat. “Kalau bicara anggaran, ini sangat kecil. Untuk kabupaten sebesar Sidoarjo, kesehatan masyarakat bisa terancam kalau sampah tidak dikelola dengan benar,” ujar BHS di Sidoarjo, Senin (15/9/2025).
Ia mengungkapkan, hanya sekitar 10 persen plastik yang dapat didaur ulang. Sementara sisanya bercampur dengan sampah organik dan anorganik, kemudian berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau bahkan dibakar. “Pembakaran sampah menghasilkan polusi dan mikroplastik berbahaya. Sidoarjo kini termasuk daerah dengan kadar mikroplastik tertinggi di Jatim,” tegasnya.
BHS mendorong Pemkab Sidoarjo memperkuat sistem pengelolaan sampah sejak dari rumah tangga. Menurutnya, langkah itu harus diiringi dengan peningkatan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah, sekaligus menambah alokasi anggaran agar sebanding dengan besarnya kebutuhan daerah.
“Kesehatan adalah aset terbesar. Kalau lingkungan rusak, generasi mendatang yang menanggung akibatnya,” pungkasnya.
