JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) mendesak Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Desakan itu menyusul data yang disebutnya menunjukkan 12.176 titik api di Indonesia, dengan sebaran yang dilaporkan mulai mendekati Ibu Kota Nusantara (IKN).
Bambang menilai kondisi tersebut harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk mengevaluasi sistem pengelolaan hutan dan mempercepat langkah pencegahan, terutama selama musim kemarau. Menurutnya, penanganan tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman setelah kebakaran meluas.
“Ada sekitar 12.176 titik sebaran api di Indonesia menurut BMKG. Ini kondisi yang sangat memprihatinkan, dan bahkan api sudah mulai menjalar mendekati IKN. Walaupun kondisi ini tidak separah di tahun 2015, tetapi ini tidak boleh terjadi lagi,” kata BHS, Senin (12/10).
Ia menyebut potensi kebakaran dan asap mengancam sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sumatra Selatan, Sumatra Barat, sebagian besar Sulawesi, serta sebagian wilayah Jawa. Bambang juga menyoroti kebakaran di kawasan hutan Perhutani yang dinilainya membutuhkan perhatian serius.
Menurut politikus Partai Gerindra tersebut, dampak karhutla tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat dan menghambat kegiatan ekonomi. Anak-anak menjadi kelompok yang rentan mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat paparan asap.
“Kondisi ini pastinya mengganggu kesehatan, terutama anak-anak kecil yang banyak terkena ISPA, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Asap akibat kebakaran ini tentu juga akan mengganggu perekonomian, industri, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain,” ujarnya.
Bambang meminta Kemenhut melakukan pencegahan secara proaktif selama musim kemarau yang rutin berlangsung tiga hingga empat bulan setiap tahun. Ia mengusulkan penyiraman vegetasi menggunakan helikopter, pesawat, dan perangkat *sprinkler* untuk menjaga kelembapan hutan tropis.
Ia juga membandingkan lebih dari 12.000 titik panas dengan 162 orang yang disebutnya telah menjadi tersangka kasus kebakaran hutan. Namun, jumlah tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan penyebab kebakaran maupun kelalaian pihak tertentu.
Dari sisi sarana, Bambang menyebut Indonesia memiliki 21 pesawat *microlight* untuk pengintaian, tetapi belum memiliki pesawat pemadam kebakaran Bombardier CL-415. Ia menilai pengadaan pesawat pengangkut air perlu dipertimbangkan, mengingat harga unit baru yang disebutnya sekitar Rp475 miliar dan unit bekas kurang dari Rp100 miliar.
Bambang juga mencontohkan Malaysia yang, menurutnya, memiliki dua pesawat Bombardier dan empat helikopter Mil Mi-17 untuk mendukung perlindungan hutan. Ia menilai anggaran Kemenhut yang mencapai Rp6 triliun perlu dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat armada, infrastruktur penerbangan, tenaga profesional, dan peralatan pemadaman.
“Sudah waktunya Kementerian Kehutanan menyiapkan infrastruktur penerbangan, sumber daya manusia yang kompeten, serta peralatan *sprinkler* yang memadai untuk mendukung perawatan hutan sekaligus mempercepat penanganan dan pemadaman apabila terjadi kebakaran hutan,” pungkasnya.
