Tapanuli Utara — Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan hingga Rp100 juta di Kabupaten Tapanuli Utara menjadi salah satu bentuk dukungan nyata terhadap masyarakat kecil. Ia mengapresiasi Bank Sumut yang dinilai proaktif dalam menyalurkan pembiayaan kepada pelaku usaha di daerah tersebut.
Menurut Bambang Haryo, akses permodalan sangat penting bagi masyarakat Tapanuli Utara yang sebagian besar menggantungkan penghasilan dari sektor pertanian dan kerajinan. Dari sekitar 350 ribu penduduk, mayoritas disebut berprofesi sebagai petani dan pengrajin.
“Kami dari Komisi VII hadir di Kabupaten Tapanuli Utara untuk mengetahui penyaluran KUR yang dikelola Bank Sumut. Saya mengapresiasi Bank Sumut yang proaktif dan memperhatikan kepentingan masyarakat bawah,” ujar Bambang Haryo.
Ia secara khusus menyoroti keberadaan sekitar 6.000 pengrajin tenun songket yang membutuhkan dukungan modal kerja. Menurutnya, pembiayaan dengan bunga rendah hingga 0 persen dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mempertahankan sekaligus mengembangkan kegiatan usaha.
Bambang menilai fasilitas KUR hingga Rp100 juta tanpa agunan juga menjadi hal penting bagi pelaku usaha yang tidak memiliki aset untuk dijadikan jaminan. Berdasarkan pengecekan yang dilakukan, ia menyebut penyaluran KUR di Tapanuli Utara berjalan dengan baik.
“Begitu kita cek semua, tidak ada yang memakai agunan. Ini bukti bahwa penyaluran KUR di wilayah Tapanuli Utara berjalan sangat bagus dan terus dipantau pemerintah kabupaten,” tegasnya.
Penyaluran KUR tersebut juga dinilai memiliki arti penting bagi masyarakat yang terdampak bencana alam. Dukungan pembiayaan diharapkan dapat membantu pelaku UMKM dan masyarakat kecil mempertahankan kegiatan ekonomi serta melanjutkan usaha mereka.
Selain persoalan KUR, Bambang Haryo mengingatkan pentingnya masyarakat mendapatkan informasi mengenai program pemerintah terkait pemutihan utang kredit macet. Program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto tersebut ditujukan bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM yang mengalami kendala dalam pembayaran kredit.
Pemerintah menargetkan sekitar 1,2 juta debitur perbankan Himbara mendapatkan fasilitas pemutihan utang. Dari target tersebut, sekitar 800 ribu debitur disebut telah terealisasi.
Bambang berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat meningkatkan sosialisasi program tersebut kepada masyarakat. Menurutnya, masih diperlukan edukasi agar pelaku usaha yang memiliki persoalan kredit dapat mengetahui hak dan kesempatan yang tersedia melalui kebijakan pemerintah.
Ia berharap program KUR serta kebijakan pemutihan utang dapat berjalan beriringan dalam membantu masyarakat memulihkan usaha. Dengan dukungan pembiayaan yang mudah diakses dan penyelesaian kredit bermasalah, pelaku UMKM di Tapanuli Utara diharapkan dapat kembali menjalankan kegiatan ekonominya secara lebih optimal.
