SURABAYA – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS) menyatakan Indonesia memiliki peluang besar menjadikan sektor maritim sebagai salah satu penopang utama perekonomian nasional, khususnya melalui pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I. Menurutnya, panjang garis pantai Indonesia di jalur ALKI I mencapai sekitar 800 kilometer, jauh melampaui negara-negara tetangga yang selama ini menjadi pusat aktivitas logistik internasional.
“Kalau kita melihat jumlah kapal yang lewat di ALKI I, ada sekitar 110 ribu kapal dengan mengangkut sekitar 100 juta kontainer per tahun. Ini sebenarnya merupakan satu peluang, dimana peluang Indonesia yang paling banyak. Karena paling panjang yang dilewati pesisirnya,” kata BHS dalam keterangannya, Rabu (5/8/2026).
BHS membandingkan kondisi tersebut dengan Singapura yang hanya memiliki garis pantai sekitar 15 kilometer namun mampu menangani sekitar 50 juta kontainer per tahun. Malaysia melalui Pelabuhan Tanjung Pelepas menangani sekitar 20 juta kontainer, Port Klang sekitar 12 juta kontainer, serta Penang sekitar 2,5 juta kontainer per tahun. Sementara Thailand mampu mengambil pangsa sekitar 12 juta peti kemas setiap tahun.
Menurut BHS, kapal-kapal internasional tersebut tidak hanya melakukan kegiatan bongkar muat, tetapi juga mengisi bahan bakar, melakukan perawatan, hingga pengedokan kapal.
Namun, ia menilai Indonesia hingga kini belum memiliki pelabuhan internasional yang mampu menangkap peluang tersebut. Bahkan, logistik dari Jakarta masih harus diangkut menggunakan kapal asing menuju Singapura yang berfungsi sebagai hub internasional.
Indonesia sebenarnya memiliki sejumlah pelabuhan di sepanjang ALKI I seperti Batam, Dumai, Belawan, hingga Lhokseumawe. Namun kapasitasnya dinilai masih jauh dari optimal. Batam dan Dumai masing-masing hanya melayani sekitar 100 ribu kontainer internasional per tahun, Belawan sekitar 1,5 juta kontainer, sedangkan potensi Aceh belum dimanfaatkan secara maksimal. Akibatnya, Indonesia baru mampu mengambil sekitar dua juta kontainer dari total potensi yang melintas di ALKI I.
Karena itu, BHS kembali mengusulkan pembangunan pelabuhan hub internasional di Lhokseumawe dan Dumai yang mampu melayani kapal Panamax dengan panjang lebih dari 300 meter. Menurutnya, pembangunan pelabuhan harus dibarengi kawasan industri dan konektivitas transportasi darat agar mampu menarik investasi industri dari Eropa maupun Asia Timur.
Ia menilai Sumatera memiliki keunggulan sumber daya alam seperti minyak, gas, bijih besi, nikel, aluminium, timah, dan batu bara yang dapat menjadi fondasi pengembangan kawasan industri terpadu.
BHS juga menegaskan Indonesia tidak dapat menarik retribusi bagi kapal yang melintas di jalur ALKI karena ketentuan tersebut diatur dalam UNCLOS 1982 serta Deklarasi Djuanda yang menjamin hak lintas internasional. Menurutnya, peluang ekonomi justru berada pada pembangunan pelabuhan hub dan kawasan industri.
Ia berharap pembangunan jalur Kereta Api Trans Sumatera yang masih menyisakan sekitar 1.200 kilometer dapat dipercepat pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sehingga mendukung pengembangan pelabuhan hub di wilayah Sumatera.
