Brilian•JAKARTA – Gelombang protes datang dari pelaku usaha di kawasan Puncak, Bogor, setelah Kementerian Lingkungan Hidup (LH) menyegel puluhan tempat wisata. Dampaknya, ratusan pekerja terpaksa dirumahkan dan ekonomi warga pun lumpuh.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Mulyadi, mendesak Presiden Prabowo Subianto turun tangan. Ia menilai kebijakan Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq terlalu tergesa dan tidak mempertimbangkan dampak sosial di lapangan.
“Ribuan warga kehilangan pekerjaan, banyak usaha berhenti total akibat kebijakan ini,” ujar Mulyadi, Jumat 10 Oktober 2025.
Ia menyebut, penyegelan terhadap 33 unit usaha wisata, termasuk 9 yang izinnya dicabut, telah memicu efek domino yang menghantam UMKM, hotel, dan restoran di kawasan Puncak. Pendapatan daerah ikut menurun drastis.
“Ini bukan sekadar urusan izin, tapi darurat kemanusiaan. Ada warga yang kesulitan ekonomi, bahkan anak-anak terancam putus sekolah,” tegasnya.
Mulyadi meminta Presiden Prabowo meninjau langsung kondisi di lapangan dan mencari solusi yang adil bagi rakyat dan lingkungan. “Puncak itu punya potensi luar biasa, tapi jangan sampai rakyatnya jadi korban kebijakan yang salah arah,” katanya.
Sebelumnya, Menteri LH Hanif Faisol menjelaskan bahwa penyegelan dilakukan karena pelanggaran tata ruang dan ketidaksesuaian izin. Namun, Mulyadi menilai langkah tersebut harus disertai kajian sosial dan ekonomi yang lebih manusiawi.**
“Lingkungan memang harus dijaga, tapi rakyat juga harus hidup,” tutup Mulyadi.
