Brilian-news.id | SURABAYA – Integritas Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kini berada di ujung tanduk. Keberadaan Gion SPA yang berada di jalan HR Muhammad hingga beroperasi bebas tanpa tersentuh hukum menjadi tamparan keras bagi jargon “Surabaya Kota Tertib”
Tempat panti pijat ini diduga kuat mengabaikan seluruh regulasi perizinan yang berlaku di Kota Pahlawan, Sarang Pelanggaran dan Dugaan Human Trafficking.
Bukan sekadar masalah administratif, Panti pijat ini diduga mempekerjakan anak dibawah umur patut disorot tajam atas dugaan praktik human trafficking. Investigasi di lapangan mengindikasikan adanya penyediaan perempuan yang bisa “dipesan” untuk menemani tamu. Praktik ini jelas mencederai norma sosial dan melanggar hukum pidana terkait eksploitasi manusia.
Muncul pertanyaan besar: mengapa tempat ini seolah tidak terjamah? Dugaan adanya “orang kuat” atau backing di balik operasional ini semakin menguat. Jika benar, hal ini membuktikan bahwa hukum di Surabaya masih bisa dibeli oleh segelintir elit pemilik modal.
Jeratan Sanksi Menanti berdasarkan peraturan yang berlaku di Surabaya, jika dugaan ini terbukti, Gion SPA terancam sanksi berlapis yang sangat berat:
Dugaan Eksploitasi/Trafficking: Jika terbukti melakukan perdagangan orang, pemilik dapat dijerat UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda miliaran rupiah.
Tantangan untuk Pemkot Surabaya masyarakat kini menunggu nyali aparat penegak hukum Polrestabes Surabaya, Satpol PP dan walikota Surabaya eri Cahyadi. Apakah mereka berani bertindak tegas atau justru membiarkan hukum tumpul ke atas?
“Pemerintah kota ditantang untuk menegakkan aturan tanpa pandang bulu. Jangan hanya pedagang kecil yang ditertibkan, sementara kafe yang diduga sarang maksiat dan tak berizin dibiarkan melenggang karena ada orang kuat di belakangnya,” ujar salah satu sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Sudah saatnya Surabaya dibersihkan dari tempat hiburan nakal. Rakyat menanti aksi nyata, bukan sekadar retorika. Segel atau akui hukum telah mati di Surabaya!
