Surabaya, brilian-news.id – Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) genap berusia ke 47 tahun, pada 7 maret 2023. Organisasi Ini, didirikan di Pontianak, Kalimantan Barat pada 7 maret 1976.
Saat ini, Gapasdap beranggotakan 45 perusahaan dengan akumulasi setidaknya 170 armada yang beroperasi lebih dari 25 lintasan di Indonesia.
Dalam perjalanannya, Gapasdap menemui banyak tantangan dan permasalahan. Namun, permasalahan itu, perlahan-lahan dapat terurai dan melahirkan banyak solusi untuk menciptakan ekosistem angkutan sungai, danau dan penyeberangan bisa lebih baik.
“Ini menanandakan bahwa industri angkutan sungai, danau dan penyeberangan, lebih hidup, berkembang dan dinamis. Sangat Wajar jika muncul permasalahan dengan jumlah kuantitas – kualitas yang beragam dengan segala warnanya, ini sangat wajar”Kata Khoiri Soetomo, SE, Ketua Umum Gapasdap, saat diwawancara eksklusif, Rabu (8/3) di Kantornya.
Dikatakan Khoiri, Dalam mengikuti perkembangan jaman. Indonesia mempunyai 17.000 ribu jumlah pulau dengan jumlah penduduk 270 juta jiwa. Tentu ini, di satu sisi terlihat tantangan.
“Selaku ketua umum Gapasdap. Kami melihat tantangan itu justru sebagai potensi ekonomi yang perlu dikembangkan. Sebab, angkutan sungai, danau dan penyeberangan ini, memiliki fungsi strategis. Sebagai fungsi infrastruktur yang tidak dimiliki moda transportasi lain, yang menopang perekonomian Nasional dan daerah, baik itu di pulau besar, terpencil, terpelosok dan terbelakang. Fungsi jembatan berjalan dan pertahanan keamanan nasional”Kata Khoiri.
Dilanjutkan Khoiri, Karena kita menyambungkan pulau kecil dan keberadaan kepulauan Nusantara. Maka, dengan integrasi ini akan terjamin. Jika ini tidak ada, Masyarakat bisa bertransaksi dengan negara tetangga, bisa mendapatkan lebih murah. Untuk itulah, Gapasdap hadir ditengah kebutuhan nasional.
“Pemerintah perlu melihat moda transportasi angkutan sungai, danau dan penyeberangan ini sebagai sebuah moda transportasi yang penting. Memang, harus ada keseriusan dari Pemerintah, dari tahun ke tahun Pemerintah juga telah mengatur ini”Katanya
Khoiri menambahkan, Gapasdap berhubungan langsung dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Meskipun ini angkutan perairan. Karena sejarahnya, dan kekhususannya diatur di atur khusus melalui Direktorat Transportasi sungai, danau dan penyeberangan (TSDP) dibawah Dirjen Perhubungan Darat.
Mengantisipasi Lonjakan
Khusus di tahun 2023 ini terlihat istimewa, berbeda dengan tahun 2022, karena di tahun ini tidak ada pembatasan. Pastinya akan ada peningkatan.
Selaras dengan perintah Presiden dalam mengendalikan permasalahan ledakan. Gapasdap sangat mengapresiasi PT Dharma Lautan Utama.
Menurut Khoiri, PT Dharma Lautan Utama, merupakan salah satu perusahaan swasta anggota Gapasdap yang telah memulai lebih dulu membahas antisipasi lonjakan liburan sekolah dan angkutan logistik menghadapi mudik lebaran.
“Kita berharap Pemerintah juga melakukan hal yang sama seperti yang sudah dilakukan PT Dharma Lautan Utama. Karena, Pemerintah bisa lebih luas dengan melibatkan para stakeholder serta instansi terkait dalam menghadapi mudik lebaran 2023″Katanya.
Khoiri memberikan gambaran mengenai penyeberangan Merak – Bekauhuni yang merupakan pelabuhan terpadat di Indonesia bahkan di Dunia, dengan tersambungnya tol trans jawa dari Probolinggo sampai ke Merak, menambah multiplier effek kepada pemudik dalam perjalanan. Jalan tol trans sumatera dari Bekauhini sampai Palembang.
Apalagi kata Khoiri, Indonesia juga mengalami pertumbuhan ekonomi, seperti layaknya orang yang punya kendaraan, lebih memilih dengan moda transportasi pribadi. Untuk antisipasi ledakan itu, sudah diadakan rapat-rapat koordinasi antar instansi terkait dan ini sudah 22 kali menggelar rapat koordinasi, intinya ada kekhawatiran.
Padahal, kalau bisa dibilang sampai hari ini, diseluruh lintasan tidak ada kekurangan kapal, melainkan kelebihan kapal. Merak Bekauhuni, sebelum PM 88 Tahun 2020 diberlakukan. Sekarang ini ada 65 kapal, yang beroperasi 30 kapal yang hanya punya masa operasi 12 hari. Artinya ada 35 kapal yang tidak punya slot dermaga untuk beroperasi.
“Ketidak seimbangan antara sarana kapal dan prasarana dermaga harusnya menjadi fokus daripada pemerintah. Sehingga setiap kali musim lebaran Pemerintah tidak mengalami kebingungan dan kemudian memberikan solusi yang sangat sementara tidak substantif hanya pelipur lara”Kata Khoiri.
Khoiri berharap, persoalan-persoalan yang ada ini dapat di selesaikan sampai ke akar-akarnya sehingga dapat menaikkan kapasitas dengan menambah jumlah dermaga, sistem manajemen operasi dan pendukung lainnya. ini yang harus diperhatikan. Dan lebih penting, untuk menanggulangi, harus menjadi tanggung jawab bersama yaitu operator, fasilitator, regulator juga pemakai jasa. Demikian Khoiri.
