2.311 ASN Kota Bandung Jalani Uji Kompetensi Digital, Iskandar: Pelayanan Publik Harus Lebih Mudah dan Cepat

Rabu, 4 Nov 2026 14:48 WIB
2.311 ASN Kota Bandung Jalani Uji Kompetensi Digital, Iskandar: Pelayanan Publik Harus Lebih Mudah dan Cepat

Brilian•BANDUNG – Sebanyak lebih dari 2.311 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah mengikuti uji kompetensi digital bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN). Langkah ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan aparatur dalam memanfaatkan teknologi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain mengatakan, kemampuan digital ASN tidak cukup hanya diukur dari penguasaan teknologi. Perubahan cara berpikir, pola kerja, dan kecepatan memberikan pelayanan juga harus menjadi bagian dari transformasi birokrasi.

Hal tersebut disampaikannya dalam Diskusi Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Kompetensi Digital ASN dan Budaya Digital di Lingkungan Instansi Pemerintah, di Auditorium Balai Kota Bandung, Selasa (3/11/2026).

Bacaan Lainnya

Menurut Iskandar, peralihan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik menuju pemerintahan digital membutuhkan aparatur yang mampu mengolah data, menjaga keamanan informasi, serta memanfaatkan teknologi untuk menyelesaikan pekerjaan secara lebih efektif.

“Teknologi harus dipermudah, birokrasi harus dan ASN harus terus meningkatkan kapasitasnya,” ujarnya.

Iskandar menjelaskan, hasil uji kompetensi terhadap lebih dari 2.311 ASN tersebut akan digunakan untuk memetakan kemampuan aparatur, mengetahui kesenjangan kompetensi, dan menentukan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia.

Ia menyebutkan, terdapat tiga kemampuan utama yang perlu dimiliki ASN dalam menghadapi transformasi pemerintahan digital, yakni literasi digital, keahlian digital, dan kepemimpinan digital.

Ketiga kemampuan tersebut dinilai penting agar aparatur tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memahami risiko, menjaga keamanan informasi, serta menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Untuk mendukung peningkatan kemampuan ASN, Pemkot Bandung telah menyediakan berbagai fasilitas pembelajaran, di antaranya Bandung Learning Center dan Assessment Center.

Selain itu, pengembangan kapasitas aparatur dilakukan melalui pelatihan, webinar nasional maupun internasional, serta pertukaran pengalaman mengenai metode kerja yang lebih efektif.

Iskandar berharap peningkatan kompetensi digital tidak berhenti pada kegiatan pelatihan ataupun sertifikat yang diperoleh ASN. Pengetahuan tersebut harus diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari dan memberikan perubahan nyata terhadap pelayanan publik.

“Masyarakat tidak menilai pemerintah dari seberapa canggih teknologi yang dimiliki, tetapi dari bagaimana sistem itu mudah, cepat, dan pasti dalam pelayanan yang mereka terima,” tuturnya.

Kementerian PANRB Siapkan Aturan Kompetensi Digital ASN

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian PANRB, Tri Atmojo Sejati menjelaskan, uji publik rancangan peraturan mengenai kompetensi digital ASN dan budaya digital dilakukan untuk menghimpun masukan dari berbagai pihak sebelum regulasi ditetapkan.

Menurut Tri, uji publik bukan sekadar memenuhi tahapan penyusunan peraturan. Masukan dari pemerintah pusat maupun daerah diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diterapkan oleh seluruh instansi.

Ia mengatakan, rancangan peraturan tersebut merupakan tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang memuat target peningkatan kompetensi digital aparatur.

Dalam dokumen tersebut, target pada 2025 ditetapkan sebesar 50 persen ASN memiliki kompetensi digital yang optimal.

Tri menjelaskan, pengukuran kompetensi digital nantinya dirancang menggunakan sistem terintegrasi. Setiap instansi cukup menyampaikan data sesuai ketentuan, kemudian sistem akan melakukan pengukuran untuk mengetahui tingkat kemampuan digital ASN.

Selain penguasaan teknologi, perubahan budaya kerja juga menjadi bagian penting dalam membangun birokrasi yang lebih modern.

Tri mencontohkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dalam pengelolaan tata naskah dinas elektronik.

Menurutnya, penggunaan aplikasi tersebut harus diikuti perubahan kebiasaan kerja aparatur. Digitalisasi tidak cukup hanya memindahkan dokumen kertas menjadi dokumen elektronik tanpa memperbaiki proses kerja.

Melalui penguatan kompetensi dan budaya digital, pemerintah berharap ASN mampu bekerja lebih efektif, meningkatkan kinerja birokrasi, serta memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan pasti kepada masyarakat.** (Ken)

Pos terkait