Brilian°Jabar – Melalui sidang paripurna DPRD Jabar, APBD 2024 telah disetujui dan disahkan bersama Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat pada tanggal 15 November 2023. Wakil Ketua Fraksi Gerindra Persatuan Daddy Rohanady menyampaikan bahwa berdasarkan kesepakatan bersama, pendapatan daerah disetujui sebesar Rp 35 triliun.
Angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp 42.4 miliar dari Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara pada 8 September 2023. Kenaikan tersebut disebabkan oleh tambahan Pendapatan Transfer, penurunan pajak rokok, dan penyesuaian pendapatan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan (dividen).
Sementara untuk komposisi Belanja Daerah, ditetapkan sebesar Rp 36.7 triliun dengan pengurangan sebesar Rp 292.4 miliar. Pengurangan ini disebabkan oleh pengalihan dana hibah yang awalnya diberikan kepada KPU dan Bawaslu untuk keperluan Pemilu 2024.
Pengalihan tersebut merupakan bagian dari rencana yang telah direncanakan sejak penetapan APBD Perubahan 2023. Pembagian dana hibah dilakukan secara bertahap, 40 persen pada tahun 2023 dan 60 persen pada tahun 2024.
Daddy Rohanady menjelaskan bahwa terdapat juga penyesuaian untuk belanja Organsasi Perangkat Daerah (OPD) yang diprioritaskan untuk peningkatan daya saing produk, inovasi samsat, dan fixed cost. Belanja Daerah juga mencakup bantuan hibah untuk Partai Politik (Parpol) yang mengalami kenaikan karena memasuki tahun politik, dukungan kontingen PON-Peparnas, instansi vertikal, hibah untuk ormas keagamaan, dan kewajiban yang sifatnya mengikat dalam bentuk pelayanan dasar untuk masyarakat seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat Kurang Mampu (PBI), honor POPT, dan tenaga kesehatan tetap.
Selain itu, terdapat tambahan alokasi untuk mandatory spending untuk pengawasan sebesar 0,30 persen. APBD 2024 juga mengalokasikan dana untuk kelanjutan pembangunan infrastruktur seperti penuntasan operasional Legok Nangka, operasional penataan TPK Sarimukti, dan pengembangan energi baru terbarukan.
Tambahan anggaran juga berasal dari efisiensi belanja program jalan mulus, belanja transfer, dan media komunikasi publik.
Pos Pembiayaan Daerah sebesar dialokasikan Rp 866.5 miliar, mengalami kenaikan dari perencanaan sebesar Rp 334.9 miliar.
Kenaikan ini disebabkan oleh penyesuaian kenaikan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) dan pencairan Dana Cadangan Daerah (DCD). Dengan demikian, total volume APBD Jabar Tahun Anggaran 2024 adalah Rp 37.3 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp 292.4 miliar dari angka yang tertera pada KUA-PPAS.
Daddy Rohanady mengakui bahwa selama pembahasan APBD 2024 banyak catatan dan penyesuaian, dan dia berharap APBD tersebut dapat menjadi pegangan untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Jabar.
