Brilian•BANDUNG – Universitas Sangga Buana (USB) YPKP Bandung terus menunjukkan komitmennya dalam pengabdian kepada masyarakat melalui inovasi berbasis teknologi. Pada 2025, tim dosen dan mahasiswa USB YPKP melaksanakan program Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKK untuk meningkatkan mutu pelayanan administrasi di Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung.
Program ini merupakan hasil kolaborasi antara kampus, masyarakat, dan pemerintah daerah, serta didukung pendanaan dari Hibah Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui Skema Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat Tahun Anggaran 2025.
Ketua Tim Pelaksana, Anita Syafariah, SE., MM., menuturkan bahwa hadirnya SIM PKK merupakan jawaban atas permasalahan klasik yang selama ini dihadapi kader, seperti pencatatan manual, keterlambatan laporan, dan minimnya kader yang melek digital. “Sistem ini dirancang agar pengelolaan data lebih cepat, transparan, dan terintegrasi, sehingga kegiatan PKK bisa terdokumentasi dengan baik,” katanya.
Mahasiswa USB YPKP turut berperan aktif dalam proses implementasi, sekaligus mendapatkan pengalaman praktis dalam penerapan ilmu pengetahuan. Di sisi lain, para kader PKK dan operator kelurahan mendapat pelatihan agar dapat mengoperasikan sistem secara mandiri. Seorang kader, Winarti dari RW 12 Kelurahan Pasirlayung, mengaku senang dengan inovasi ini. “Laporan kegiatan bisa lebih cepat dibuat dan data anggota PKK lebih mudah diperbarui,” ungkapnya.
Program ini diharapkan menjadi pintu masuk digitalisasi administrasi PKK yang mampu memberikan dampak nyata. Ketua TP PKK Kecamatan Cibeunying Kidul, Hj. Aneu Susimie Hilmi, S.Pd., M.Pd., juga mendorong agar program ini berkelanjutan. “Kami berharap pelatihan dan pendampingan dapat terus diberikan, sehingga manfaatnya bisa lebih luas,” ujarnya.
Dengan adanya SIM PKK, Kecamatan Cibeunying Kidul diharapkan menjadi role model transformasi digital pelayanan PKK di Kota Bandung, sekaligus memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas layanan publik.**
