Brilian°PROBOLINGGO – Ketua Komisi II DPRD Kota Probolinggo, Ridhotus Solihin, menegaskan komitmennya untuk membongkar potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor parkir pinggir jalan.
Pernyataan itu disampaikan usai rapat evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota tahun 2025 bersama sejumlah OPD mitra, termasuk Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan serta Dinas Perhubungan (Dishub).
Menurut Ridhotus, forum rapat komisi bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan pintu masuk untuk menguji kinerja riil pemerintah daerah.
“Kita ingin tahu, apa yang direncanakan benar-benar terlaksana atau tidak. Kalau tidak tercapai, di mana masalahnya. Kalau tercapai, apakah sudah maksimal,” ujarnya.
Sorotan paling tajam diarahkan pada sektor parkir pinggir jalan. Dari hasil evaluasi sementara, realisasi PAD di sektor ini hanya berada di kisaran 70 persen.
Angka itu, kata dia, terlalu jauh dari target.
“Ini jelas belum optimal. Parkir berlangganan memang mendekati target, tapi parkir pinggir jalan masih banyak pekerjaan rumah,” tegasnya.
Ia juga menyinggung potensi kebocoran yang selama ini kerap disinyalir terjadi, terutama pada parkir insidentil dan kegiatan event.
Karena itu, Komisi II meminta Dishub tidak lagi menyajikan laporan normatif. Dalam pembahasan lanjutan di Panitia Khusus (Pansus), seluruh data diminta dibuka secara detail—mulai dari titik parkir produktif, yang tidak produktif, hingga identitas petugas juru parkir.
“Semua harus transparan. Titiknya di mana saja, siapa petugasnya, berapa setoran riilnya. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” ujarnya lugas.
Selain parkir, Komisi II juga menyoroti sektor lain seperti penataan pasar, termasuk pasar hewan dan pasar ikan yang dinilai masih perlu pembenahan.
Ridhotus memastikan, seluruh catatan hasil evaluasi ini akan dibawa ke forum Pansus untuk dibedah lebih dalam.
“Di Pansus nanti pembahasannya lebih tajam. Kita tidak ingin hanya dengar laporan bagus, tapi realita di lapangan berbeda,” katanya.
Ia menegaskan, seluruh OPD yang berkaitan dengan pendapatan daerah harus bekerja lebih agresif dan tidak memberi ruang pada kebocoran.
“PAD itu urat nadi pembangunan. Kalau bocor, yang rugi masyarakat,” tandasnya.
Ferdi
