JAKARTA – Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional menjadi momentum penting untuk membahas berbagai tantangan industri perfilman Indonesia. Dalam forum tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menekankan perlunya kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha film, terutama terkait insentif dan distribusi.
Menurutnya, kehadiran DPR dalam RDPU bersama asosiasi perfilman bertujuan menyerap langsung aspirasi dari para pengusaha film nasional, khususnya menyangkut kebutuhan dukungan pemerintah.
“Saya hadir di RDPU Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional bersama asosiasi untuk mengakomodir pengusaha perfilman, terutama terkait insentif yang mereka harapkan, mulai dari perpajakan dan kebijakan lainnya,” ujarnya.
Bambang Haryo menilai, insentif menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan industri film nasional agar lebih kompetitif dan berkelanjutan di tengah persaingan global.
Selain aspek kebijakan, ia juga mendorong penguatan konten lokal dengan mengangkat kembali cerita-cerita khas Indonesia yang pernah populer. Salah satu yang disebut adalah Wiro Sableng, yang dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan kembali dalam format modern.
“Cerita-cerita asli Indonesia perlu dihidupkan kembali agar menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton sekaligus memperkuat identitas budaya bangsa,” katanya.
Di sisi lain, ia juga menyoroti pentingnya meningkatkan akses masyarakat terhadap hiburan di bioskop. Menurutnya, pengelola bioskop perlu menghadirkan inovasi, termasuk menyediakan makanan dengan harga yang lebih terjangkau.
“Bioskop harus bisa menarik lebih banyak penonton, salah satunya dengan menyediakan makanan yang harganya ramah bagi masyarakat kecil,” ujarnya.
Bambang Haryo berharap, sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan asosiasi perfilman dapat memperkuat ekosistem perfilman nasional sehingga mampu berkembang lebih pesat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
