Bila Sistem Politik Berbiaya Mahal Tidak Diubah
Brilian°Jakarta – Akar masalah korupsi di Indonesia dinilai karena sistem politik yang berkonsekuensi biaya yang mahal. Pemegang kekuasaan akan rentan dari praktik korupsi karena sistem pemilihan pengisian jabatan publik mensyaratkan modal biaya besar.
“Selama sistem politik, terutama sistem pemilihan untuk pengisian jabatan publik (presiden, DPR, DPD, kepala daerah, dll) masih seperti sekarang, yang mensyaratkan modal biaya besar, maka selamanya kekuasan akan rentan dari praktik korupsi,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim, kepada wartawan, Jumat (7/1).
Menurut politikus PKB ini, pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak akan efektif selama sistem politik berbiaya mahal tidak diubah.
“Pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak akan efektif manakala sistem politik yang berbiaya mahal ini tidak diubah. Ibarat air yang kotor, sia-sia berbagai upaya membuatnya jernih jika sumber mata airnya yang kotor terus dibiarkan apa adanya,” tegas Luqman.
Maka itu, Luqman mendorong kesadaran semua pihak untuk melakukan perubahan sistem politik. Untuk melakukan pemberantasan korupsi secara mendasar.
“Menurut saya, dibutuhkan kesadaran seluruh pihak untuk melakukan pemberantasan korupsi secara mendasar dengan mengubah sistem politik yang berlaku sekarang,” tegasnya mengakhiri perbincangan bersama awak media.
