Brilian°Probolinggo, 22 November 2025 — Proyek perbaikan Daerah Irigasi (DI) Taposan di Desa Ngepoh berubah menjadi bencana bagi ratusan petani. Sejak 19 September 2025, aliran air ke lahan pertanian di empat desa—Sumbersuko, Sekarkare, Mranggon Lawang, dan Tamansari—tiba-tiba terhenti. Sawah-sawah mengering, tanaman terancam gagal tumbuh, dan petani kini hanya mengandalkan hujan untuk bertahan.
Bendung Taposan yang selama ini menjadi sumber utama irigasi praktis tidak lagi mengalirkan air secara normal. Kondisi ini mengejutkan para petani karena penghentian aliran air dilakukan tanpa pemberitahuan resmi.
“Kasihan petani, mau tanam air mati, sedangkan lahan dan bibit sudah dipersiapkan,” kata Yusuf (40), petani bawang merah asal Kecamatan Dringu.
Terhentinya pasokan air diduga kuat akibat proyek perbaikan DI Taposan yang dikerjakan oleh UPT PSDA Welang Pekalen, Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur. Namun alih-alih memberikan penjelasan, instansi terkait justru saling melempar tanggung jawab.
Rizky, staf Bidang SDA DPUPR Kabupaten Probolinggo, menyatakan bahwa secara aturan aliran air tetap bisa berjalan melalui sistem buka-tutup sesuai kesepakatan petani. Ia menegaskan tidak ada laporan kendala dari pihak provinsi.
“Info dari provinsi tidak ada kendala di lapangan terkait buka tutup aliran air. Karena itu pengerjaan provinsi, silakan sampean konfirmasi ke sana atau hubungi Roni, UPT Korwil Pekalen,” ujarnya.
Namun Roni, Koordinator Wilayah Pekalen, memberikan pernyataan berbeda. Ia mengklaim bahwa pihaknya telah menyampaikan pemberitahuan kepada pemdes dan HIPPA.
“Oke, nanti akan saya tindak lanjuti hari Senin ke pihak yang terdampak dan HIPPA-nya,” jawabnya singkat.
Meski demikian, para petani memastikan bahwa tidak ada satu pun pemberitahuan resmi yang pernah mereka terima. Tidak dari pemerintah desa, tidak dari HIPPA, dan tidak pula dari pihak provinsi. Akibat minimnya koordinasi, petani hanya bisa menyaksikan sawah mereka mengering tanpa kejelasan siapa yang bertanggung jawab.
DI Taposan merupakan infrastruktur vital yang menghidupi ratusan hektare lahan pertanian. Penghentian aliran air tanpa koordinasi menunjukkan buruknya tata kelola komunikasi antarinstansi serta lemahnya perlindungan pemerintah terhadap kepentingan petani.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada langkah konkret dari pihak provinsi maupun kabupaten untuk memulihkan pasokan air atau memberikan kepastian kepada petani. Warga mendesak pemerintah segera turun tangan sebelum kerugian semakin meluas dan benar-benar berujung pada gagal tanam massal.
Tim-Redaksi
