PAD Bandung Capai Rp3,1 Triliun, Bapenda Ungkap Dinamika Pajak Hotel dan Rumah Makan

Brilian•BANDUNG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung terus menjaga optimisme dalam mendorong realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah dinamika ekonomi. Hal tersebut disampaikan Kepala Bapenda Kota Bandung, Gun Gun Sumaryana, saat menjadi narasumber Basa Basi Podcast PWI Kota Bandung, Selasa (20/1/2026).
Gun Gun mengungkapkan, realisasi PAD Kota Bandung pada tahun 2025 mencapai Rp3,1 triliun dari target Rp3,3 triliun. Capaian tersebut dinilainya sebagai hasil kerja kolektif antara pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Menurutnya, salah satu faktor yang cukup signifikan dalam struktur PAD berasal dari pengalihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari pajak provinsi menjadi pajak kabupaten dan kota. Dari sektor tersebut, kontribusi yang masuk ke kas daerah Kota Bandung tercatat mencapai sekitar Rp800 miliar.
Selain pajak kendaraan, sektor konsumsi juga menjadi penopang penting. Pajak rumah makan menunjukkan tren positif dengan realisasi mencapai Rp433 miliar, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut mencerminkan masih tingginya aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di sektor kuliner.
Di sisi lain, penerimaan dari pajak hotel menghadapi tantangan pada awal 2025. Tingkat hunian hotel sempat mengalami penurunan tajam hingga berada di kisaran 31 persen. Kondisi tersebut berdampak pada capaian pajak hotel yang secara tahunan tercatat lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.
Menghadapi situasi tersebut, Pemerintah Kota Bandung mendorong berbagai langkah pemulihan melalui penyelenggaraan event dan kegiatan yang mampu meningkatkan kunjungan. Upaya tersebut secara bertahap berdampak pada perbaikan okupansi hotel di paruh akhir tahun.
Dari sisi kebijakan, Bapenda Kota Bandung menekankan pendekatan pelayanan dan pemberian insentif fiskal yang berlandaskan regulasi. Salah satunya melalui kebijakan pengurangan pokok dan penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan sesuai kriteria yang telah ditetapkan.
Untuk mendukung optimalisasi penerimaan, Bapenda juga memanfaatkan teknologi melalui sistem pelaporan pajak secara real time. Hingga saat ini, sistem tersebut telah terpasang di sekitar 1.000 perusahaan guna meningkatkan akurasi dan transparansi pelaporan.
Gun Gun menegaskan, keberhasilan pengelolaan PAD tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga sinergi lintas sektor dan peran aktif masyarakat. Ia berharap tingkat kepatuhan pajak terus meningkat seiring dengan kemudahan layanan dan sosialisasi yang berkelanjutan.**