LKPJ Wali Kota Bandung 2025 Mulai Dibedah, Pansus 15 Siapkan Pendalaman dengan OPD

Brilian•BANDUNG – Panitia Khusus atau Pansus 15 DPRD Kota Bandung mulai membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2025 melalui rapat kerja dengan agenda ekspose awal, Rabu, 1 April 2026.
ㅤ
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Pansus 15 Drs. Heri Hermawan, M.M.Pd. dan dihadiri anggota pansus secara langsung maupun melalui Zoom Meeting. Dari jajaran Pemerintah Kota Bandung, hadir Sekretaris Daerah Kota Bandung H. Iskandar Zulkarnain, S.T., M.M. beserta jajaran.
ㅤ
Dalam pembukaan rapat, Heri menjelaskan Ketua Pansus 15 tidak dapat hadir langsung karena sedang menjalankan agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan, namun tetap mengikuti jalannya rapat secara daring. Ia menyebut, Pansus 15 mendapat amanat dari peraturan pemerintah untuk menuntaskan pembahasan LKPJ dalam waktu 30 hari.
ㅤ
Menurut Heri, rapat kerja perdana tersebut masih bersifat umum karena merupakan ekspose awal. Meski begitu, pembahasan LKPJ bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi juga bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap penggunaan anggaran, capaian program, dan kesesuaian pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung.
ㅤ
Karena itu, Pansus 15 memastikan pembahasan akan dilanjutkan dengan pendalaman terhadap organisasi perangkat daerah terkait. Langkah ini dinilai penting agar rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya melihat laporan di atas kertas, tetapi juga memotret sejauh mana program pemerintah daerah berdampak nyata bagi masyarakat.
ㅤ
Dalam rapat tersebut, Pemkot Bandung melalui Asisten Daerah 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, Asep C Cahyadi, memaparkan capaian selama tahun pertama kepemimpinan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Namun, sejumlah anggota pansus mengingatkan agar pembahasan tidak berhenti pada paparan angka dan indeks semata.
ㅤ
Anggota Pansus 15 Susanto Triyogo Adiputro menyebut forum LKPJ harus menjadi momentum untuk melihat arah pembangunan Kota Bandung yang telah dijalankan. Sementara Eko Kurnianto mengingatkan pentingnya menghadirkan sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik agar data indeks yang dipaparkan dapat diuji lebih jauh.
ㅤ
Maya Himawati juga mempertanyakan indikator yang dipakai dalam indeks pendapatan per kapita warga Kota Bandung. Adapun Aan Andi Purnama menilai perlu ada sinkronisasi lebih kuat antara RPJMD, RKPD, hingga LKPJ agar pelaporan program tidak hanya berhenti pada kegiatan dan realisasi anggaran, tetapi juga memperlihatkan hasil dan dampak yang jelas.
ㅤ
Andri Rusmana menilai pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2025 berpotensi menghasilkan lebih banyak rekomendasi dibanding tahun sebelumnya. Menutup rapat, Heri Hermawan menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dari anggota Pansus 15 dan memastikan pembahasan berikutnya akan digelar lebih mendalam dengan menghadirkan OPD terkait.**