Brilian•BANDUNG – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meminta pengembang perumahan segera menyelesaikan kewajiban penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Hal itu disampaikan setelah ia menemukan sejumlah persoalan drainase dan fasilitas lingkungan saat meninjau kawasan Cipadung, Kecamatan Panyileukan.
Dalam kunjungan pada Jumat (6/11/2026), Farhan mendatangi empat lokasi di Kelurahan Cipadung Kulon dan Cipadung Wetan. Selain memeriksa saluran drainase, ia melihat pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) serta pengelolaan sampah.
Lokasi yang dikunjungi meliputi kawasan rutilahu di RW 03 Cipadung Kulon, TPS Pangaritan RW 07, Jalan Gempol RW 06 Cipadung Wetan, dan Kompleks Patra Asri RW 02.
Di RW 03 Cipadung Kulon, Farhan melihat kondisi rumah warga yang masuk dalam program perbaikan rutilahu. Ia memeriksa bangunan serta proses perbaikannya agar rumah tersebut lebih aman dan layak dihuni.
Farhan mengapresiasi pihak-pihak yang membantu pelaksanaan program tersebut. Ia berharap perbaikan rumah warga terus berjalan sehingga masyarakat yang membutuhkan dapat memiliki tempat tinggal yang lebih layak.
Kunjungan kemudian dilanjutkan ke TPS Pangaritan RW 07. Di lokasi ini, Farhan berdialog dengan pengurus wilayah mengenai pengurangan sampah rumah tangga, termasuk pemilahan sampah organik dan anorganik.
“Yang paling penting prinsip mulai pengurangan. Pemilahan jalan terus,” kata Farhan.
Ia meminta camat dan lurah berkoordinasi dengan pengurus lingkungan agar pengolahan sampah organik dapat berjalan melalui pengomposan. Sementara sampah anorganik ditangani melalui sistem pengangkutan yang terkoordinasi.
Drainase dan Kewajiban Pengembang
Saat meninjau Jalan Gempol RW 06, Cipadung Wetan, Farhan menerima keluhan warga mengenai saluran drainase yang berpotensi menyebabkan genangan ketika hujan turun.
Salah satu persoalan yang ditemukan adalah dugaan terputusnya jalur drainase akibat bagian saluran tertutup atau diurug di sekitar kawasan pergudangan.
Farhan meminta perangkat daerah terkait memeriksa kondisi tersebut, termasuk kemungkinan adanya bangunan atau bagian lahan yang menghambat aliran air.
Pemeriksaan diperlukan agar penanganan drainase tidak menimbulkan persoalan baru bagi permukiman di sekitarnya.
Peninjauan berlanjut ke Kompleks Patra Asri RW 02. Di kawasan tersebut, Farhan menemukan saluran penghubung atau crossing yang belum berfungsi optimal sehingga aliran air dari permukiman tidak lancar, terutama saat hujan deras.
Selain persoalan drainase, status fasilitas umum dan fasilitas sosial di kawasan perumahan tersebut juga perlu dipastikan berdasarkan dokumen rencana tapak atau site plan.
Farhan meminta perangkat daerah yang menangani penataan ruang dan perumahan memanggil pihak pengembang untuk menyelesaikan kewajiban penyerahan PSU.
“Penataan ruang akan dibereskan, akan dipanggil developernya, diminta komitmen untuk perbaikan PSU supaya bisa serah terima PSU kepada kita. Kita bisa melakukan perbaikan,” ujarnya.
Menurut Farhan, kejelasan status PSU diperlukan agar pemerintah daerah memiliki kewenangan melakukan perbaikan dan pemeliharaan fasilitas lingkungan di kawasan perumahan.
Hasil peninjauan di Cipadung Kulon dan Cipadung Wetan akan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait, mulai dari penanganan rutilahu, pengelolaan sampah, perbaikan drainase, hingga penyelesaian kewajiban pengembang perumahan.** (Ken)
