Brilian-news.id | Bondowoso – Lapas Kelas IIB Bondowoso, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 yang diselenggarakan KPU Bondowoso pada 8 Desember 2025. Kehadiran Lapas menjadi bagian dari dukungan terhadap akurasi data pemilih, khususnya terkait Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
Kasubsi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan, Adi Indarto, hadir mewakili Lapas Bondowoso dalam kegiatan yang turut diikuti oleh instansi terkait seperti Dispendukcapil, Bakesbangpol, Pertuni, serta unsur pengawasan pemilu. Sejumlah masukan penting disampaikan dalam rapat tersebut, terutama terkait kebutuhan crosscheck data kependudukan, penyempurnaan data disabilitas, dan penyelarasan informasi antar-instansi (9/12).
Dalam kesempatan itu, Lapas Bondowoso menyampaikan data terkini jumlah WBP yang mencapai 454 orang, dengan kondisi yang fluktuatif. Adi Indarto menegaskan bahwa pendataan yang diserahkan kepada KPU masih difokuskan pada warga binaan yang berasal dari Kabupaten Bondowoso. “Kami selalu berupaya memastikan data WBP yang memiliki hak pilih tersedia secara akurat, meskipun jumlah penghuni lapas berubah-ubah setiap waktu,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa Lapas siap mendukung kebutuhan data apabila KPU memerlukan verifikasi tambahan. “Kami terbuka untuk koordinasi lanjutan, agar setiap warga binaan yang memenuhi syarat dapat terdata dan tersalurkan hak pilihnya sebagaimana mestinya,” kata Adi Indarto.
Melalui keikutsertaan dalam rapat pleno ini, Lapas Bondowoso berharap proses pemutakhiran data pemilih dapat berjalan semakin baik, terutama dalam penyelarasan data antara KPU, Dispendukcapil, dan instansi terkait lainnya. Penyelarasan tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian data, termasuk bagi WBP yang kerap mengalami perubahan status dan jumlah.
Lapas Bondowoso juga menaruh harapan agar peningkatan koordinasi lintas sektor dapat memberikan kontribusi positif pada penyelenggaraan pemilu yang lebih inklusif dan akurat. Dengan demikian, hak pilih WBP maupun kelompok rentan lainnya dapat terjamin, sejalan dengan komitmen pemerintah mewujudkan proses demokrasi yang transparan dan tepat sasaran.
