SURABAYA — Anggota Komisi VII DPR RI, Ir. H. Bambang Haryo Soekartono, M.I.Pol (BHS), menilai keputusan pemerintah yang tidak menaikkan tarif cukai rokok pada tahun ini sebagai kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Menurutnya, langkah tersebut mampu menjaga stabilitas ekonomi, melindungi daya beli masyarakat, sekaligus menekan peredaran rokok ilegal.
“Keputusan Menteri Keuangan untuk tidak menaikkan cukai rokok sangat tepat. Jika cukai terus dinaikkan setiap tahun, masyarakat kecil akan semakin terbebani dan rokok ilegal bisa meningkat pesat,” kata BHS saat meninjau fasilitas produksi PT HM Sampoerna Tbk di Rungkut, Surabaya, Rabu (15/10/2025).
BHS menuturkan, industri hasil tembakau menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional. Dari sektor cukai saja, negara mampu memperoleh pemasukan sebesar Rp218 triliun per tahun, sementara total kontribusi industri rokok — termasuk pajak dan retribusi lainnya — mencapai lebih dari Rp250 triliun.
“Pendapatan dari cukai rokok bahkan melampaui sektor migas. Ini menegaskan bahwa industri ini bukan hanya penting bagi negara, tapi juga bagi jutaan masyarakat yang menggantungkan hidupnya di dalamnya,” ujarnya.
Selain itu, BHS menekankan bahwa industri rokok berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja. Ia menyebutkan, ada sekitar enam juta tenaga kerja yang bergantung secara langsung maupun tidak langsung pada industri ini, termasuk petani tembakau, buruh linting, pedagang, dan pelaku UMKM.
“Sekitar 30 juta dari 67 juta pelaku UMKM nasional masih terkait dengan rantai ekonomi industri hasil tembakau. Artinya, sektor ini berkontribusi besar terhadap perputaran ekonomi masyarakat,” jelas politisi Partai Gerindra tersebut.
Lebih jauh, BHS mendorong pemerintah agar memperkuat ketahanan bahan baku dengan mengoptimalkan potensi tembakau dalam negeri. Ia menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk kembali menjadi salah satu produsen tembakau terbaik dunia.
“Jangan sampai kita tergantung impor. Semua bahan baku — dari tembakau hingga cengkeh — bisa dipenuhi dari dalam negeri. Industri ini punya TKDN 100 persen,” tegasnya.
BHS juga menyinggung keberhasilan daerah seperti Kediri yang perekonomiannya tumbuh pesat berkat keberadaan industri rokok. Menurutnya, ini menjadi bukti nyata bahwa sektor tembakau mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.
Kunjungan BHS ke pabrik Sampoerna ditutup dengan diskusi bersama manajemen dan karyawan mengenai masa depan industri hasil tembakau di tengah tantangan global serta arah kebijakan fiskal nasional yang terus berkembang.
