Surabaya — Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) mendorong program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dengan memastikan rumah yang diperbaiki merupakan hunian warga yang benar-benar membutuhkan bantuan.
BHS mengatakan keberhasilan program bedah rumah tidak hanya diukur dari jumlah rumah yang direnovasi, tetapi juga dari ketepatan penerima bantuan.
“Harapannya program ini bisa betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat,” kata Bambang saat meninjau program bedah rumah di Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, Sabtu (12/9/2026).
Ia meminta proses seleksi calon penerima dilakukan secara berjenjang melalui perangkat kewilayahan. Ketua RT, RW dan kelurahan dinilai memiliki peran penting karena mengetahui kondisi sosial masyarakat di wilayah masing-masing.
Menurut BHS, penerima harus dipastikan merupakan warga dengan kondisi rumah tidak layak sekaligus memiliki keterbatasan ekonomi.
“Jangan sampai keliru di dalam menentukan itu,” ujarnya.
BHS juga menekankan bahwa program bedah rumah tidak boleh dipandang sebagai indikator bahwa kondisi ekonomi keluarga penerima telah membaik. Karena itu, keluarga penerima tetap perlu mendapat bantuan sosial apabila berdasarkan kriteria masih berhak menerimanya.
Ia menilai peningkatan kualitas tempat tinggal harus berjalan beriringan dengan perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Di Kelurahan Lontar, salah satu penerima program adalah Nuryadi. Ia menerima bantuan renovasi sebesar Rp20 juta untuk memperbaiki rumah yang mengalami kerusakan cukup parah.
“Kondisi rumah, terutama bagian atap, sudah rapuh semua. Kayu-kayunya juga sudah banyak yang hancur,” ujar Nuryadi.
Renovasi rumah dikerjakan secara swadaya oleh Nuryadi bersama anaknya dan telah berlangsung sekitar satu bulan dua minggu. Ia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas bantuan yang diterimanya.
Lurah Lontar Iwan Ahmadi mengatakan pihaknya mengusulkan Nuryadi dan Nurasim sebagai penerima setelah mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi keduanya.
“Karena mereka masuk ke desil yang lebih kecil, jadi penghasilannya juga di bawah UMK,” kata Iwan.
Kelurahan Lontar sendiri memiliki sekitar 32 ribu penduduk.
Secara nasional, program BSPS pemerintah menyasar sekitar 450 ribu rumah. Program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga hunian menjadi lebih layak dan aman.
