Surabaya – Anggota DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menyoroti praktik penjualan tiket tanpa karcis resmi saat melakukan kunjungan ke Terminal Tambak Osowilangun, Surabaya, Rabu (25/3/2025). Temuan tersebut menjadi perhatian serius karena dinilai merugikan masyarakat dan berpotensi menghilangkan perlindungan bagi penumpang.
Dalam kunjungan tersebut, Bambang Haryo berdialog langsung dengan sejumlah pengguna jasa transportasi. Salah satu percakapan dengan seorang penumpang bernama Bu Novi mengungkap adanya perbedaan harga tiket yang cukup signifikan.
Bu Novi mengaku harus membayar Rp40 ribu untuk perjalanan yang biasanya hanya Rp20 ribu. Lebih lanjut, ia menyebut tidak menerima karcis resmi sebagai bukti pembayaran.
“Tidak ada karcisnya,” ujar Bu Novi.
Mendengar hal itu, Bambang Haryo mengaku terkejut dan menilai praktik tersebut tidak dapat dibiarkan. Ia menegaskan bahwa tiket resmi merupakan bagian penting dalam sistem transportasi, termasuk sebagai syarat perlindungan asuransi bagi penumpang.
“Ini berbahaya. Kalau tidak ada tiket resmi, perlindungan Jasa Raharja bisa tidak terkover,” tegasnya.
Sebagai bentuk kepedulian langsung, Bambang Haryo bahkan mengganti selisih biaya tiket yang dibayarkan penumpang tersebut. Tindakan spontan itu mencerminkan pendekatan humanis dalam menyerap aspirasi masyarakat.
Menurutnya, permasalahan ini harus segera ditangani dengan memperbaiki sistem penjualan tiket di terminal. Ia mendorong agar seluruh transaksi dilakukan melalui loket resmi yang terkontrol.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya transparansi harga tiket agar masyarakat tidak dirugikan oleh praktik kenaikan harga sepihak.
Kepala Terminal Tambak Osowilangun menyatakan akan menindaklanjuti temuan tersebut. Pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan terhadap operasional angkutan serta memastikan seluruh proses penjualan tiket berjalan sesuai aturan.
Praktik tiket tanpa karcis ini menjadi gambaran tantangan yang masih dihadapi sektor transportasi darat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, operator, dan masyarakat untuk menciptakan sistem yang lebih tertib dan transparan.
