SIDOARJO — Anggota Komisi VII DPR RI, Ir. H. Bambang Haryo Soekartono, M.I.Pol, menyerukan agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Sidoarjo mulai berorientasi pada standar mutu nasional dengan menempuh sertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia). Menurutnya, sertifikasi ini bukan hanya meningkatkan nilai jual produk, tetapi juga menjadi gerbang menuju pasar global.
Dalam kegiatan pendampingan program Bina UMK yang digelar oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN), Bambang Haryo menilai bahwa proses standardisasi harus dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi pelaku usaha.
“Kita tidak bisa bersaing di pasar global tanpa standar yang jelas. SNI adalah jaminan bahwa produk kita aman, berkualitas, dan bisa diterima di mana saja,” ujar politisi Gerindra itu di sela acara yang berlangsung di Sidoarjo, Jumat (10/10/2025).
Ia menambahkan, program Bina UMK menjadi langkah strategis sebelum pelaku usaha masuk ke proses sertifikasi reguler. Melalui pembinaan tersebut, pelaku UMKM dibimbing untuk menyesuaikan proses produksi, bahan baku, hingga pengemasan agar memenuhi standar nasional.
“BSN hadir memberikan pendampingan agar pelaku usaha tidak berjalan sendiri. Kalau mereka sudah terbiasa dengan sistem ini, maka mendapatkan sertifikasi SNI tidak akan sulit,” jelasnya.
Bambang juga menekankan perlunya pendataan terpadu dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap seluruh pelaku industri kecil dan menengah (IKM). Data yang akurat akan memudahkan proses pembinaan dan pengajuan sertifikasi ke BSN.
“Sidoarjo ini punya potensi luar biasa. Kalau UMKM di sini semuanya ber-SNI, maka mereka bisa naik kelas, bukan hanya menguasai pasar lokal tapi juga menembus ekspor,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala KLT BSN Jawa Timur, Ahmad Fariz Abdulri, menyebutkan bahwa Sidoarjo merupakan daerah dengan jumlah pelaku industri terbanyak di Jawa Timur, sehingga menjadi fokus utama pembinaan BSN.
“Ada sekitar 10 ribu pelaku usaha di Sidoarjo yang menjadi target pembinaan. Kami ingin sebanyak mungkin di antaranya mampu memenuhi standar mutu nasional,” ujarnya.
Secara nasional, BSN mencatat lebih dari 400 ribu UMKM telah terdaftar dalam program pembinaan, dengan Sidoarjo menempati posisi strategis sebagai pusat pengembangan.
Melalui sinergi antara Komisi VII DPR RI, BSN, dan pemerintah daerah, Bambang Haryo berharap tercipta ekosistem usaha berstandar tinggi yang mampu memperkuat fondasi ekonomi rakyat sekaligus membawa produk-produk lokal Sidoarjo menuju panggung dunia.
