Subang – Proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Subang Smartpolitan kembali menjadi sorotan dalam kunjungan kerja Komisi VII DPR RI, Jumat (11/7/2025). Anggota Komisi VII, Bambang Haryo Soekartono, menilai pembangunan kawasan industri ini masih jauh dari harapan, terutama dalam hal kesiapan infrastruktur dan pemanfaatan anggaran negara.
Kawasan yang digarap oleh PT Surya Semesta Internusa ini mendapat status Proyek Strategis Nasional (PSN) dan menggunakan anggaran negara (APBN) senilai Rp5 triliun. Proyek ini dirancang terintegrasi dengan Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati, namun realisasi di lapangan dinilai belum optimal.
“Kalau menggunakan uang rakyat, harus ada akuntabilitas. Pembangunan ini belum menunjukkan hasil maksimal. Seharusnya, pada kuartal III tahun 2023 lalu, sudah ada aktivitas industri di lahan 400 hektare, tetapi utilitas dasarnya saja masih belum siap,” kata Bambang Haryo.
Ia menyebut percepatan pembangunan sangat penting agar kawasan ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 8 persen. Selain itu, ia mengkritisi minimnya integrasi infrastruktur pendukung yang menghubungkan kawasan industri ke jalur tol, pelabuhan, dan bandara, yang disebut membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp5,02 triliun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), termasuk dari BUMN dan pinjaman luar negeri.
Bambang juga menekankan pentingnya manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Menurutnya, pembangunan kawasan industri tak boleh hanya berorientasi investasi, tetapi harus menjadi penggerak kesejahteraan lokal.
“Tenaga kerja lokal harus dilibatkan. Dan untuk itu, perlu dibangun fasilitas pendidikan seperti SMK dan kampus teknik agar masyarakat setempat siap bersaing di dunia industri yang akan hadir di sini,” tegasnya.
Ia juga menyarankan agar pemerintah dan pengelola kawasan memprioritaskan pembangunan fasilitas pendukung, seperti perkantoran, hunian pekerja, dan ruang terbuka hijau (RTH). Desain kawasan, kata dia, masih belum ramah lingkungan dan kurang berpihak pada kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat.
“Kalau ingin kawasan industri ini berfungsi secara utuh, semua fasilitas dasar harus dipikirkan sejak awal. Termasuk RTH yang masih sangat terbatas dalam perencanaan saat ini,” ujar politisi Fraksi Gerindra tersebut.
Dengan proyek sebesar ini, kata Bambang, pemerintah dan pengelola harus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak nyata, bukan sekadar pencitraan. “Jangan sampai PSN ini hanya jadi proyek besar di atas kertas, tapi gagal membawa manfaat riil bagi rakyat,” pungkasnya.
