Sidoarjo — Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menyoroti urgensi pelestarian lahan pertanian produktif dalam kunjungan resesnya ke Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, pada Sabtu (2/8/2025) sore. Ia menilai bahwa ancaman alih fungsi lahan harus diantisipasi serius demi menjaga ketahanan pangan daerah.
Menurut Bambang Haryo, Desa Dukuh Tengah masih memiliki sekitar 50 hektare lahan pertanian yang aktif. Lahan tersebut, kata dia, memiliki nilai strategis tidak hanya dalam menghasilkan pangan, tetapi juga dalam mendukung ekosistem ekonomi lokal yang lebih luas.
“Jika lahan ini dibiarkan beralih fungsi, kita kehilangan potensi besar. Desa ini memiliki kekuatan di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Ini harus dijaga dan dikembangkan,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut.
Ia menambahkan bahwa keberlanjutan sektor pertanian akan memberikan dampak positif terhadap rantai ekonomi masyarakat, mulai dari pasokan beras, permintaan terhadap ikan, sayur, hingga bahan pangan lainnya.
“Pertanian bukan hanya soal sawah dan beras. Ketika kebutuhan pangan terpenuhi, maka ekonomi sekitar ikut bergerak. Petani, pedagang, hingga pelaku UMKM merasakan dampaknya,” jelasnya.
Dalam pertemuan dengan petani setempat, sejumlah permasalahan turut mengemuka, terutama terkait kesulitan dalam mendapatkan air irigasi. Menanggapi hal itu, Bambang Haryo menawarkan solusi konkret dengan menyalurkan empat unit pompa air, serta menyiapkan tambahan 12 pompa lain yang dapat digunakan jika situasi mendesak.
“Aliran air dari Mojokerto ke Sidoarjo sangat potensial. Tinggal bagaimana sinkronisasi teknis dilakukan antara pemerintah daerah dan pihak terkait seperti BPWS,” katanya.
Selain permasalahan air, Bambang Haryo juga menyoroti sistem distribusi pupuk bersubsidi yang dinilai masih menyulitkan petani. Ia berkomitmen untuk memperjuangkan perbaikan alur distribusi agar bantuan pemerintah tersebut bisa langsung diterima oleh kelompok tani tanpa hambatan birokratis.
“Distribusi pupuk harus tepat sasaran. Saya mendorong keterlibatan TNI melalui Babinsa untuk ikut mengawasi agar tidak terjadi penyelewengan di lapangan,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia juga menegaskan pentingnya pengawasan harga gabah agar petani tidak terus mengalami kerugian. Menurutnya, harga jual gabah idealnya tidak boleh di bawah Rp6.500 per kilogram.
“Negara tidak boleh abai. Kita punya Satgas Pangan, Polri, TNI, dan Badan Pangan Nasional. Semua harus bekerja sama melindungi petani dari fluktuasi harga dan kelangkaan sarana produksi,” tegas Bambang Haryo.
Melalui kunjungan tersebut, Bambang Haryo menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi petani dan memastikan kebijakan pembangunan nasional tetap berpihak kepada sektor agraria sebagai pilar utama ketahanan pangan bangsa.
