Surabaya – Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono meminta pemerintah memberikan keringanan biaya sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar tidak menghambat pengembangan usaha.
Permintaan tersebut disampaikan Bambang Haryo saat mengunjungi UMKM Sambal Ning Niniek di Siwalankerto, Surabaya, Kamis. Ia menilai biaya pengurusan sertifikasi masih menjadi kendala besar bagi banyak pelaku usaha kecil, terutama di tengah kenaikan harga bahan baku dan tekanan ekonomi global.
“Jangan sampai UMKM yang sudah berprestasi ekspor justru terkendala biaya sertifikasi. Kalau perlu biayanya diperingan agar pengusaha lebih cepat mendapatkan jaminan mutu produk,” kata Bambang Haryo.
Menurut dia, UMKM seharusnya mendapatkan dukungan lebih besar dari pemerintah karena sektor tersebut menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional sekaligus penyerap tenaga kerja.
Ia menjelaskan, sertifikasi SNI sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas akses pasar, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Namun, biaya yang cukup besar sering membuat pelaku usaha kesulitan mengurus legalitas produk.
Karena itu, Bambang Haryo meminta adanya dukungan anggaran pemerintah untuk membantu pembiayaan sertifikasi sehingga UMKM dapat berkembang lebih cepat dan memiliki daya saing yang kuat.
Selain persoalan biaya, ia juga menyoroti perlunya percepatan proses penerbitan sertifikasi bagi produk yang telah memiliki rekam jejak ekspor.
“Saya berharap proses SNI jangan sampai tertinggal. Kalau produk sudah masuk luar negeri dan ada bukti ekspornya, maka sertifikasi harus segera diproses agar UMKM bisa berkembang lebih cepat,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Bambang Haryo meninjau langsung produk sambal milik Ninik yang telah dipasarkan ke berbagai negara seperti Polandia, Hong Kong, Taiwan, Singapura, dan Korea Selatan.
Ia menilai keberhasilan UMKM lokal menembus pasar internasional menjadi bukti bahwa kualitas produk Indonesia mampu bersaing secara global.
Bambang Haryo juga mengaku telah berkoordinasi dengan lembaga terkait dan mitra Komisi VII DPR RI guna membantu mempercepat proses pengurusan sertifikasi SNI bagi UMKM tersebut.
