JAKARTA — Ketimpangan harga daging ayam ras yang sangat tajam antara tingkat peternak dan pasar ritel menuai keprihatinan serius dari kalangan legislator. Praktik perantara atau middleman diduga kuat menjadi penyebab utama melonjaknya harga di konsumen saat peternak justru merugi.
Dugaan penumpukan keuntungan di tingkat perantara ini diungkapkan Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono usai melakukan inspeksi di Pasar Medokan Sawah, Surabaya. Di lokasi tersebut, harga jual daging ayam telah menginjak angka Rp 40.000 per kilogram hingga menggerus omzet para pedagang.
Situasi tersebut berbanding terbalik dengan kondisi peternak unggas yang hanya mengantongi harga Rp 19.000 per kilogram. Angka ini merosot tajam dari Harga Acuan Pembelian (HAP) tingkat produsen yang seharusnya berada pada level Rp 25.000.
“Apakah pabriknya yang tidak benar ataukah distributornya yang tidak benar. Ini yang harus dicari kebenarannya,” ujar Bambang Haryo dalam pernyataan resminya di Jakarta, Minggu (18/10/2026). Ia mendesak Bapanas dan jajaran kepolisian menyisir aliran distribusi hingga ke pabrik penampung.
Kondisi yang tak wajar ini turut disesalkan Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Amran menilai ada keanehan besar ketika peternak menjerit akibat harga anjlok, sedangkan masyarakat konsumen terbeban harga tinggi secara bersamaan.
Guna menghentikan aksi spekulan di rantai pasok, pemerintah menggandeng aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan tegas. Penindakan hukum dinilai menjadi kunci utama dalam memberantas jaringan mafia pakan maupun distribusi pangan.
“Kami sudah menyurat ke Pak Kapolri. Kami sudah sepakat, beliau, kalau kolaborasi, kita harus perangi. Ini tidak akan selesai kalau mafianya masih bercokol di tengah-tengah kita,” tegas Amran.
Selain penegakan hukum, pemerintah menyalurkan bantuan SPHP jagung pakan demi meredam beban operasional peternak mandiri. Per 14 Oktober, penyaluran jagung pakan murah telah menembus 197,32 ribu ton atau 81,81 persen dari target awal.
Pemerintah juga memproses kuota tambahan sebesar 150 ribu ton melalui Perum Bulog. Langkah ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan pakan terjangkau bagi 7.553 peternak di 29 provinsi.
