Bambang Haryo Cek Dapur Makanan Gratis Sidoarjo: Fasilitas Oke, Izin Kualifikasi Wajib Dikejar!

Kamis, 15 Okt 2026 07:04 WIB
Bambang Haryo Cek Dapur Makanan Gratis Sidoarjo: Fasilitas Oke, Izin Kualifikasi Wajib Dikejar!
Sumber foto: Dok. Istimewa

SIDOARJO — Kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Siwalan Panji di Buduran, Sidoarjo, mendapat acungan jempol dari Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS). Dapur ini disiapkan untuk memasok program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa sekolah.

BHS menilai pengelolaan fasilitas di lokasi tersebut sudah berjalan sangat baik dan aman. Bahkan, kinerjanya dianggap mampu melampaui tolok ukur yang ditentukan pemerintah.

“Menurut saya, apa yang dilakukan SPPG Siwalan Panji ini betul-betul memenuhi standar dan bahkan sedikit di atas standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN),” ujar Bambang usai peninjauan, Rabu.

Bacaan Lainnya

Dalam sidak tersebut, Bambang meneliti alur penyimpanan bahan makanan, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sirkulasi udara, hingga tahapan antar makanan ke sekolah. Walau mengapresiasi kebersihan dan sistem distribusi yang di bawah empat jam, ia memberikan beberapa catatan evaluasi penting.

Ia mendorong pengelola segera melengkapi legalitas sertifikat higiene sanitasi. Selain itu, ia menyarankan agar bahan baku pangan ditingkatkan dari kelas medium ke kualitas premium demi menjamin nutrisi anak sekolah.

“Percepatan perizinan harus tetap disertai pemenuhan standar kualitas dan keamanan pangan,” lanjut Bambang.

Bambang juga mengomentari wacana model prasmanan yang sedang diuji coba BGN. Menurutnya, skema ini merupakan terobosan bagus, tetapi butuh perhitungan cermat terkait anggaran dan kebersihan makanan selama penyajian.

“Konsep ini menjadi salah satu inovasi yang perlu diperhatikan dari sisi teknis pelaksanaan, mulai dari kesiapan tempat, penyajian makanan, hingga kelancaran distribusi kepada siswa,” terangnya.

Pihak pengelola dapur melalui Mitra SPPG Siwalan Panji, Jalaluddin Alham, mengapresiasi seluruh masukan tersebut. Ia menganggap poin-poin dari DPR sangat berguna sebagai bahan pembenahan internal.

Terkait skema prasmanan, Jalaluddin mengakui ada tantangan operasional yang cukup tinggi jika diterapkan secara massal.

“Prasmanan itu bagus, tidak apa-apa. Cuma biasanya high cost, karena membutuhkan mobil sendiri untuk mengangkut,” ungkap Jalaluddin.

Pos terkait