Brilian•BANDUNG – Komisi III DPRD Kota Bandung menilai pemotongan anggaran sejumlah perangkat daerah berpotensi menghambat pelayanan publik dan pencapaian target kinerja pada 2027.
Hal itu dibahas dalam rapat kerja Komisi III bersama Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, serta Dinas Perhubungan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Kamis, 15 Juli 2026.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bandung, Agus Hermawan, mengatakan salah satu persoalan yang membutuhkan perhatian segera adalah anggaran operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebakaran dan Penyelamatan di lima wilayah manajemen kebakaran yang tercatat menjadi Rp0.
“Kondisi tersebut dikhawatirkan akan melumpuhkan operasional pemadaman kebakaran dan penyelamatan apabila tidak segera dipulihkan,” ujarnya.
Menurut Agus, ketersediaan anggaran operasional sangat penting karena layanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat.
Komisi III juga menyoroti pemangkasan anggaran Dinas Perhubungan hingga sekitar sepertiga dari kebutuhan sebelumnya.
Pemotongan tersebut dinilai dapat menghambat upaya mengurangi kemacetan dan meningkatkan penggunaan angkutan umum di Kota Bandung.
Agus mengatakan pelaksanaan proyek Bus Rapid Transit juga perlu dipersiapkan secara matang karena berpotensi memunculkan persoalan sosial.
“Pelaksanaan proyek Bus Rapid Transit juga dinilai memiliki tantangan tersendiri, termasuk potensi konflik sosial terkait kompensasi sewa kios dan pedagang kaki lima yang terdampak proyek,” katanya.
Pada sektor teknologi informasi, Komisi III meminta kebutuhan anggaran untuk menjaga keamanan sistem pemerintahan digital tidak diabaikan.
Diskominfo Kota Bandung membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp6,6 miliar untuk pengadaan kamera pengawas, lisensi firewall, dan penyewaan pusat data.
Kebutuhan tersebut dinilai penting untuk melindungi data Pemerintah Kota Bandung dari ancaman serangan siber.
“Tambahan anggaran sebesar Rp6,6 miliar dibutuhkan untuk pengadaan CCTV, lisensi firewall, serta sewa Data Center guna mengantisipasi ancaman serangan siber terhadap data Pemerintah Kota Bandung,” ujar Agus.
Komisi III juga meminta Dinas Lingkungan Hidup lebih serius menjalankan program pengurangan sampah melalui konsep zero waste serta meningkatkan kualitas air dan udara.
Upaya tersebut dinilai mendesak karena Tempat Pembuangan Akhir berisiko mengalami kelebihan kapasitas pada 2027 apabila pengurangan sampah tidak berjalan optimal.
Agus mengatakan Komisi III akan mengawal kebutuhan anggaran yang bersifat prioritas agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
“Pemotongan anggaran pada mitra kerja berpotensi menghambat pencapaian target kinerja strategis tahun 2027. Oleh karena itu, Komisi III berkomitmen mengawal kebutuhan anggaran yang dinilai bersifat prioritas agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi III DPRD Kota Bandung akan membentuk tim perumus untuk membahas dan mengawal usulan anggaran dari seluruh perangkat daerah mitra kerja.
Pemulihan anggaran operasional Dinas Kebakaran dan Penyelamatan menjadi salah satu prioritas dalam pembahasan lanjutan.
Setiap perangkat daerah juga diminta menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan masukan anggota Komisi III dalam waktu dua hari.**(Ken)
