Jakarta – Anggota DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menyampaikan apresiasi terhadap langkah pemerintah yang melakukan penghematan anggaran, termasuk untuk pembiayaan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Penghematan ini membuat alokasi anggaran untuk IKN pada tahun 2025 menjadi sebesar Rp5,04 triliun.
Bambang Haryo menilai bahwa penghematan ini bisa menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk meninjau kembali rencana pembangunan IKN, yang selama ini telah menghabiskan anggaran besar sejak awal dicanangkan.
“Proyek pembangunan IKN perlu dievaluasi ulang, meski sudah banyak dana yang dikeluarkan oleh pemerintahan sebelumnya. Berdasarkan analisis saya, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum menjadikan IKN sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan,” ujarnya pada Jumat (14/2/2025).
Salah satu perhatian utama adalah aksesibilitas dan biaya transportasi bagi masyarakat yang ingin mengunjungi IKN. Saat ini, mayoritas populasi Indonesia berada di Pulau Jawa, dan sedikitnya lima juta orang setiap hari datang ke Jakarta sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan.
“Orang-orang ini menggunakan berbagai moda transportasi—baik darat, laut, maupun udara. Bahkan, banyak yang bisa berjalan kaki ke kantor-kantor pemerintahan di Jakarta. Sementara jika ibu kota dipindahkan ke IKN, hanya dua moda yang tersedia, yaitu laut dan udara, yang kapasitasnya sangat terbatas. Ini berpotensi menyebabkan antrean penumpang yang sangat panjang,” tambahnya.
Bambang juga memberikan ilustrasi, jika satu juta orang harus bepergian ke IKN setiap hari menggunakan pesawat dengan biaya Rp1,5 juta per orang, maka total biayanya mencapai Rp1,5 triliun. Jika perjalanan pulang pergi dihitung, maka angkanya menjadi Rp3 triliun per hari atau Rp1.095 triliun per tahun, belum termasuk biaya akomodasi.
“Ini angka yang sangat besar. Kita bicara efisiensi anggaran bukan hanya untuk pemerintah, tetapi juga untuk masyarakat. Mengharuskan masyarakat mengeluarkan Rp1.500 triliun per tahun hanya untuk transportasi dan akomodasi ke IKN jelas tidak efisien,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kapasitas bandara di sekitar IKN. Bandara di IKN hanya mampu menampung 600 orang per hari, sementara Bandara Balikpapan hanya bisa melayani 41.100 penumpang per hari. Jumlah ini jauh di bawah kebutuhan jika diproyeksikan ada 1,5 juta orang bepergian setiap hari.
“Saat ini, Indonesia hanya memiliki 480 pesawat dengan kapasitas 150 penumpang per pesawat. Itu artinya hanya sekitar 72 ribu penumpang yang dapat diakomodasi per hari. Bandara Balikpapan hanya memiliki apron untuk 20-30 pesawat, dan bandara di IKN bahkan kurang dari 10 pesawat. Lalu, di mana kita menempatkan sisa pesawat?” ungkap Bambang.
Ia menambahkan bahwa dari sisi ekonomi, proyek IKN ini menjadi pemborosan anggaran negara dan juga akan membebani masyarakat setelah IKN berfungsi penuh sebagai pusat pemerintahan.
“Pelayanan negara seharusnya mudah diakses oleh masyarakat. Jika akses layanan menjadi sulit, maka pemerintahan ini dianggap gagal memberikan layanan maksimal. Meski pemerintah ingin berhemat, masyarakat justru akan terbebani biaya yang tinggi jika harus ke IKN,” katanya lagi.
Proyeksi kebutuhan transportasi ini belum termasuk ASN dan pekerja swasta yang bertugas di IKN, yang diperkirakan bisa mencapai 2-3 juta orang. Beban ini akan meningkat saat libur panjang ketika mereka pulang ke kota asal.
“Ini semua harus menjadi bahan evaluasi pemerintah,” tegasnya. Ia juga mengingatkan bahwa dirinya sudah menolak pembangunan IKN sejak 2017, yang dapat dibuktikan melalui jejak digital.
Namun, karena pembangunan IKN sudah berjalan, ia berharap pemerintah mempertimbangkan menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan kedua, bukan satu-satunya ibu kota negara.
“Jadikan IKN pelengkap Jakarta, bukan pengganti. Dengan begitu, IKN dapat melayani masyarakat Indonesia, terutama wilayah timur,” ujarnya, mengakhiri pembicaraan dengan mengacu pada diskusi sebelumnya dengan Prof. Bambang Susantono.
