Brilian•JAKARTA — Persiapan Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 2025 terus dimatangkan. Agenda lima tahunan ini akan berlangsung pada 29 hingga 30 Agustus 2025 di BPPTIK Komdigi, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan agenda utama pemilihan Ketua Umum PWI Pusat periode 2025–2030.
Sebanyak tujuh tokoh telah mencuat sebagai kandidat calon Ketua Umum. Mereka di antaranya adalah Hendry Ch Bangun dan Zulmansyah Sekedang—dua figur yang sebelumnya menjabat Ketum PWI hasil Kongres Bandung dan KLB Jakarta. Selain itu, ada nama-nama seperti Rusdy Nurdiansyah, Johnny Hardjojo, Akhmad Munir, dan Atal S. Depari yang sebelumnya menjabat Ketua PWI Pusat periode 2018–2023.
Ketua Steering Committee (SC), Zulkifli Gani Ottoh, menjelaskan bahwa pencalonan terbuka bagi seluruh kader PWI. Syaratnya, bakal calon harus memperoleh dukungan dari minimal delapan PWI Provinsi atau 20 persen dari total wilayah. Proses pendaftaran dilakukan tanpa pungutan biaya.
“Kami ingin prosesnya transparan dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua anggota PWI di seluruh Indonesia,” ujarnya seusai rapat SC yang digelar di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Senin (4/8/2025).
Untuk memfasilitasi proses pencalonan, dibentuk Tim Penjaringan Calon Ketua Umum yang terdiri dari tujuh anggota SC dan tiga orang dari Organizing Committee (OC). Komposisi OC antara lain Ketua Marthen Selamet Susanto, Wakil Ketua Raja Parlindungan Pane, dan Sekretaris TB. Adhi.
Salah satu keputusan penting dalam rapat SC adalah menyikapi keikutsertaan PWI Provinsi Banten yang saat ini terbelah menjadi dua kubu. SC menetapkan bahwa keduanya sah sebagai peserta, dan dari tiga hak suara, hanya dua yang digunakan, masing-masing kubu memperoleh satu suara.
“Langkah ini untuk menjunjung tinggi semangat rekonsiliasi dan menjaga marwah organisasi,” jelas Zulkifli.
SC juga menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang digunakan dalam pemilihan tetap mengacu pada data pemilih saat Kongres PWI di Bandung tahun 2023. Keputusan ini diambil berdasarkan kesepakatan dua pihak yang bersengketa.
Satu keputusan signifikan lainnya adalah penetapan masa bakti kepengurusan hasil Kongres 2025 selama lima tahun. Hal ini dilakukan untuk menormalisasi dinamika organisasi pasca terjadinya dualisme kepemimpinan dalam setahun terakhir.
“Sudah seharusnya masa bakti kembali ke lima tahun penuh agar roda organisasi berjalan stabil dan optimal,” tutur Zulkifli.
Dari sisi kesiapan, panitia menyebut bahwa persiapan teknis kongres telah mencapai sekitar 70 persen. Undangan resmi untuk peserta direncanakan dikirimkan dalam waktu dekat.** (Ken)
