Brilian°Surabaya – Rencana Pemerintah Kota Surabaya untuk merelokasi pedagang daging dan jagal dari Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian dan Pasar Daging Arimbi menuai sorotan dari warga Sidotopo, khususnya para pelaku usaha yang selama ini menggantungkan hidupnya di kedua lokasi tersebut.
Melalui sebuah pernyataan tertulis yang disusun bersama, para pedagang menyampaikan harapan kepada Pemkot Surabaya untuk mempertimbangkan secara matang segala aspek sosial, ekonomi, hingga keamanan sebelum memutuskan relokasi. Mereka menegaskan tidak ingin keputusan yang diambil terburu-buru justru berujung pada kesulitan baru bagi mereka.
Fredy, Ketua RW 01 Sidotopo sekaligus Koordinator Pedagang RPH Pegirian, menyatakan pihaknya masih membuka ruang komunikasi dan berharap pemerintah mau mendengarkan aspirasi warga kecil yang terdampak langsung.
“Kami belum sampai melakukan aksi apa pun. Kami hanya ingin pemerintah melihat masalah ini dengan hati-hati. Tolong diperhatikan aspek sosialnya, ekonomi kami, keamanan lokasi baru, bahkan kenyamanan konsumen. Jangan sampai kami dipindah ke tempat yang malah menyulitkan kami semua,” ujar Fredy saat ditemui di sela-sela pertemuan internal pedagang, Senin 7 Juli 2025.
Menurutnya, selama ini kondisi RPH Pegirian dan Pasar Daging Arimbi sudah cukup baik, bersih, nyaman bagi pembeli, serta tidak lagi menyebabkan gangguan lalu lintas. Fredy juga mengingatkan bahwa janji kampanye sebelumnya menyebutkan Pemkot tidak akan memindahkan para pedagang.
“Kami ingin janji itu ditepati. Kami hanya ingin tetap mencari nafkah di sini, di tempat yang sudah kami rawat. Kalau ada yang mau dibenahi, kami siap bantu gotong royong. Tapi kalau harus dipindah ke tempat yang jauh, biaya kami naik, omzet kami pasti turun. Jangan sampai keputusan ini justru menambah pengangguran baru,” imbuhnya.
Para pedagang juga menyoroti faktor keamanan di lokasi baru yang dinilai rawan kriminalitas, serta jaraknya yang lebih jauh sehingga berisiko pada kualitas daging yang cepat rusak saat pengiriman.
“Kami ingin tetap bekerja dengan tenang, bukan cari masalah. Makanya kami minta pemerintah bijak dan benar-benar mengkaji dampak keputusan ini. Jangan hanya melihat dari sisi formal, tapi juga sisi kemanusiaan,” pungkas Fredy.
Para pedagang berharap Pemkot segera melakukan dialog terbuka untuk mendengar aspirasi mereka sebelum mengambil keputusan final.
