Brilian°Jabar – Komisi IV DPRD Jawa Barat mengkritisi program listrik desa di wilayah II Kota Bogor, terutama mengenai pendataan masyarakat penerima bantuan yang perlu mendapat perhatian khusus dari para pemangku kepentingan, termasuk DPRD sendiri.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Tetep Abdulatip, saat kunjungan kerja ke Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah II Kota Bogor pada Senin (4/3/2024).
Menurut Tetep Abdulatip, pendataan penerima bantuan program listrik desa sering kali tumpang tindih. Di satu sisi, ada data dari pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM, sementara di sisi lain ada pula data dari Corporate Social Responsibility (CSR), sehingga perlu pengawasan yang ketat.
“Kami (Komisi IV DPRD Jawa Barat) tidak ingin terjadi tumpang tindih, data penerima manfaat bantuan program listrik desa harus ditertibkan lagi,” tegas Tetep Abdulatip.
Selain itu, Komisi IV DPRD Jawa Barat juga menyoroti bahwa Kantor Dinas ESDM Wilayah II belum memiliki kantor tetap dan belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk mempermudah koordinasi dan kerja dengan Dinas ESDM di semua cabang wilayah. “Hal mendasar di Dinas ESDM Wilayah II ini adalah mereka tidak punya kantor tetap. Hal ini harus mendapat perhatian khusus,” jelasnya.
Diharapkan Detail Engineering Design (DED) untuk Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah II dapat segera dibuat, sehingga pada tahun 2025 bisa dianggarkan dan Dinas ESDM Wilayah II memiliki kantor tetap untuk mempermudah koordinasi.
Selain itu, Komisi IV DPRD Jawa Barat juga menyoroti program energi terbarukan di Jawa Barat. Mereka berharap program energi terbarukan mendapatkan perhatian khusus dan dapat berjalan sukses mengingat program ini menerima anggaran yang cukup besar.
“Persoalan energi terbarukan ini harus kita dorong, karena program ini merupakan solusi energi alternatif yang baik. Namun, efektivitas dari program ini harus terukur karena anggarannya tidak kecil sementara kebutuhannya cukup banyak,” tambah Tetep Abdulatip.
