Brilian°Pasuruan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna ke-IV Senin (28/7/2025).
Dalam sambutannya Bupati Pasuruan H.M Rusdi Sutejo menyampaikan harapannya agar tahun depan kebijakan fiskal lebih longgar. Dengan ruang fiskal yang lebih besar, program-program prioritas dapat diperluas demi kesejahteraan masyarakat.
“Kita berharap dengan dorongan kebijakan fiskal 2026, pembahasan APBD tahun depan bisa mengakomodasi lebih banyak program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Skala prioritas tetap menjadi dasar dalam penentuan anggaran,” ujarnya.
Bupati yang karib disapa Mas Rusdi ini menekankan, dokumen perubahan APBD bukan sekadar administrasi keuangan, melainkan instrumen penting untuk memperkuat perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran publik.
“Perubahan APBD ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyesuaikan prioritas pembangunan sesuai dinamika sosial, kebutuhan masyarakat, dan realisasi belanja yang berjalan,” tegasnya.
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat mengatakan pentingnya peran legislatif dalam mengawal program prioritas daerah. Ia berharap pembahasan Raperda P-APBD tahun 2025 dapat menghasilkan keputusan terbaik untuk masyarakat.
Samsul juga menambahkan bahwa tidak ada program baru dalam P-APBD tahun 2025 kali ini. Namun jika ada usulan program nantinta akan dimasukkan dalam KUA PPAS pada tahun 2026 mendatang.
“Selama usulan anggaran itu sudah dibahas di RKPD itu akan di masuk di tim anggaran. Beberapa program yang tidak masuk di banggar ya, nantinya gak masuk kalau belum dibahas sebelumnya,” katanya.
Selain membahas postur anggaran, rapat juga menyoroti evaluasi serapan anggaran semester pertama tahun 2025. Evaluasi ini penting sebagai acuan penyesuaian kebijakan anggaran dalam sisa waktu tahun berjalan.
DPRD dan Pemkab sepakat untuk mempercepat program-program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
“Kami optimistis sinergi antara legislatif dan eksekutif akan mempercepat realisasi program pembangunan,” tegas Samsul.
Diketahui, Rapat ini menjadi momentum strategis dalam menyiapkan pondasi kebijakan fiskal untuk tahun anggaran 2026. (Usman)
