SIDOARJO – Pembangunan karakter berbasis keagamaan di lingkungan sekolah tak hanya membutuhkan guru dan kurikulum, tetapi juga fasilitas pendukung yang memadai. Hal inilah yang menjadi perhatian Ketua Kapoksi Komisi VII DPR RI, Ir. H. Bambang Haryo Soekartono, M.I.Pol (BHS), ketika menyalurkan bantuan CSR BRI Peduli untuk pembangunan mushola MI Islamiyah, Desa Kramat Jegu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Rabu (26/11/2025).
BHS menyebut program ini merupakan bentuk respon cepat terhadap aspirasi yang disampaikan warga. Dia menilai, mushola di lingkungan sekolah memiliki fungsi strategis sebagai pusat pembinaan akhlak dan pembiasaan ibadah sejak dini.
“Ini investasi karakter. Kalau anak-anak terbiasa salat berjamaah sejak kecil, kelak mereka tumbuh menjadi generasi yang disiplin dan berakhlak,” ujarnya.
Pembangunan mushola menelan anggaran sekitar Rp 441 juta, dengan target penyelesaian sebelum Ramadan 2026. Selama ini, siswa MI Islamiyah belum memiliki tempat ibadah khusus sehingga harus menggunakan ruang kelas untuk kegiatan salat berjamaah.
Kepala MI Islamiyah, Muhammad Yasa, menuturkan bahwa keterbatasan fasilitas ibadah menjadi persoalan utama di madrasahnya.
“Anak-anak butuh lingkungan ibadah yang baik, bukan sekadar ruangan yang dialihfungsikan,” ujarnya.
Yasa berharap kehadiran mushola baru ini bisa menjadi pusat kegiatan rohani di sekolah, mulai dari salat berjamaah, pengajian, hingga pembinaan etika dan perilaku siswa.
BHS juga memberikan apresiasi kepada BRI yang dinilainya responsif dalam menyalurkan CSR untuk sektor pendidikan dan keagamaan. Ia berharap kolaborasi antara unsur pemerintah, perbankan, dan masyarakat terus terjalin untuk menjawab persoalan-persoalan nyata di tengah masyarakat.
Menurut BHS, pembangunan mushola di sekolah bukan sekadar penyediaan bangunan fisik, tetapi bagian dari upaya lebih besar untuk memperkuat fondasi pendidikan karakter.
“Kami ingin melahirkan generasi yang tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga kuat secara moral,” katanya.
Ia memastikan, aspirasi masyarakat seperti ini akan terus menjadi prioritas perjuangannya di parlemen. BHS ingin memastikan pembangunan di daerah berjalan merata dan menyentuh sektor yang benar-benar dibutuhkan warga.
