Sidoarjo — Kondisi operasional dan kesejahteraan petugas pemadam kebakaran (Damkar) di Kabupaten Sidoarjo menjadi perhatian serius Anggota DPR RI Ir. H. Bambang Haryo Soekartono (BHS). Menurutnya, dengan tingginya aktivitas industri dan padatnya pemukiman, keberadaan armada dan tenaga Damkar yang memadai merupakan kebutuhan mendesak, bukan sekadar pelengkap.
Dalam kunjungan kerja ke Pos Damkar Porong, Rabu (29/10), BHS melihat langsung keterbatasan fasilitas yang dimiliki. Dari empat armada ideal, hanya dua mobil yang beroperasi, dan salah satunya dalam kondisi rusak berat. “Jika terjadi kebakaran besar, bagaimana mungkin mereka bisa menjangkau empat kecamatan sekaligus dengan kondisi seperti ini?” ujar BHS.
Wilayah kerja Pos Damkar Porong meliputi Kecamatan Porong, Krembung, Jabon, dan Prambon—area yang dikenal padat dengan pabrik, pergudangan, dan pelaku UMKM. Dengan cakupan hampir 800 ribu penduduk, ia menilai kapasitas armada dan jumlah personel saat ini tidak sebanding dengan risiko kebakaran di kawasan tersebut.
“Kita bicara soal keselamatan publik. Damkar adalah garda terdepan dalam melindungi masyarakat dan aset negara. Sudah seharusnya pemerintah daerah menempatkan mereka dalam prioritas anggaran,” tegasnya.
Selain sarana kerja, BHS juga menyoroti kesejahteraan petugas yang masih di bawah standar. Berdasarkan data yang diterimanya, mayoritas anggota Damkar di pos tersebut hanya menerima gaji sekitar Rp2,2 juta per bulan, jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMR) Sidoarjo. “Mereka mempertaruhkan nyawa di lapangan, tapi penghasilannya tidak cukup untuk hidup layak. Ini harus segera dibenahi,” katanya.
Politisi Gerindra dari Daerah Pemilihan Jawa Timur I itu juga menyoroti kurangnya alat pelindung diri seperti baju tahan api, helm keselamatan, dan sepatu pelindung. Menurutnya, fasilitas yang minim dapat membahayakan petugas sekaligus memperlambat respon saat penanganan kebakaran.
Dalam kunjungannya, BHS turut menyerahkan bantuan berupa tempat tidur lipat, bantal, pendingin ruangan, dan televisi untuk menunjang kenyamanan petugas selama berjaga. “Mereka butuh tempat istirahat yang layak agar tetap siap siaga setiap saat. Kelelahan bisa berakibat fatal,” jelasnya.
Ia mendesak Pemkab Sidoarjo agar segera menambah armada dan memperbarui peralatan Damkar sesuai standar nasional. “Jangan tunggu ada korban dulu baru bertindak. Pencegahan dan kesiapsiagaan harus menjadi prioritas,” tutup BHS.
