Brilian-news.id°Probolinggo – Pernyataan Bupati Probolinggo Dr. Mohamad Haris terkait larangan pejabat “menernak” wartawan dan LSM menuai kontroversi. Meski Bupati telah menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf, tidak semua pihak menilai persoalan tersebut selesai begitu saja.
Dierel, Anggota Aliansi Madura Indonesia (AMI), menyayangkan sikap sebagian kalangan media dan LSM yang dinilai terlalu cepat menerima klarifikasi tanpa menguji pernyataan tersebut secara terbuka.
“Demokrasi itu harus kritis. Perkataan seorang kepala daerah bukan hal remeh yang bisa dianggap selesai hanya dengan pernyataan maaf sepihak,” tegas Dierel.
Menurutnya, klarifikasi yang disampaikan oleh Bupati seharusnya tidak hanya diterima melalui pernyataan tertutup atau disampaikan terbatas, melainkan dikomunikasikan secara langsung di hadapan media dan LSM sebagai bentuk tanggung jawab moral di ruang publik.
“Seharusnya teman-teman pergerakan dan media meminta klarifikasi secara langsung di depan forum yang terbuka. Bukan seperti sekarang, seolah dilemahkan oleh para pejabat,” tambahnya.
Dierel menegaskan bahwa pernyataan “menernak LSM dan wartawan” adalah frasa serius yang memiliki konotasi merendahkan marwah dua elemen bangsa yang selama ini menjadi pilar demokrasi.
Ia juga mengingatkan bahwa klarifikasi tidak boleh dijadikan alat pembungkam kritik.
“Jangan sampai klarifikasi dijadikan tameng untuk meredam kegaduhan, lalu semua dianggap selesai. Demokrasi tidak boleh jinak hanya karena relasi kuasa,” ujarnya.
Aliansi Madura Indonesia menyatakan siap mengawal persoalan ini sebagai momentum memperkuat independensi LSM dan media. Dierel juga mengajak seluruh elemen pergerakan untuk tidak larut dalam basa-basi birokrasi.
“Kalau kita sungguh-sungguh membela marwah pers dan masyarakat sipil, maka jangan gampang luluh hanya karena senyum pejabat,” tutupnya.
Penulis: Pitric Ferdianto
