Brilian°Malang — Pelayanan farmasi BPJS di RSI Aisyiyah Malang kembali menjadi sorotan setelah keluarga pasien atas nama Kasiani mengaku dipersulit dalam pengambilan obat rutin. Penolakan obat yang terjadi saat bagian farmasi ditangani oleh Barlanti memicu kemarahan keluarga karena dianggap tidak mempertimbangkan kondisi medis pasien.
Yoyok, anak pasien, menjelaskan bahwa seluruh pendaftaran dilakukan secara online dan sudah diterima. Namun, farmasi tetap menolak mencairkan obat dengan alasan obat pasien “belum jatuh tempo” dan baru dianggap habis pada 8 November. Padahal, pasien sudah merasakan keluhan sejak 2 November.
“Barlanti harus dikeluarkan dari farmasi!” tegas Yoyok
Kepada media, Yoyok menegaskan bahwa petugas yang membuat keputusan merugikan pasien harus bertanggung jawab.
“Barlanti harus dikeluarkan dari farmasi. Keputusan yang dia buat sangat merugikan pasien. Jangan sampai petugas seperti ini tetap dibiarkan bekerja di bagian yang berhubungan dengan keselamatan pasien,” ujarnya dengan nada keras.
Yoyok menambahkan bahwa ia makin kecewa saat petugas farmasi menyarankan pasien datang kembali ke rumah sakit, tanpa mempertimbangkan kondisi pasien yang sudah sakit sejak tanggal 2.
“Kalau cuma ambil obat besok mungkin masih bisa diterima. Tapi ini ibu saya sakit, masa disuruh bolak-balik begitu?” tambahnya.
Karena penolakan tersebut, keluarga akhirnya membeli obat sendiri di apotek luar agar terapi tidak terputus.
Humas Tidak Memberi Penjelasan Lanjutan
Saat media meminta klarifikasi, pihak humas RSI Aisyiyah Malang hanya merespons singkat:
“Mohon dikirimkan data pasiennya ya Pak, akan kami konfirmasikan ke bagian farmasi.”
Namun hingga berita ini diterbitkan, pihak humas tidak memberikan tanggapan lanjutan, termasuk terkait tuntutan pertanggungjawaban dan evaluasi terhadap petugas farmasi yang disebutkan.
Laporan Resmi Akan Diteruskan ke Kemenkes
Merasa sangat dirugikan, Yoyok memastikan bahwa kasus ini akan dilaporkan secara resmi kepada Kementerian Kesehatan.
“Saya akan laporkan ke Kemenkes. Pelayanan seperti ini tidak boleh dibiarkan. Harus ada tindakan tegas,” ujarnya.
Kasus ini menambah daftar panjang keluhan masyarakat mengenai pelayanan BPJS di fasilitas kesehatan yang dinilai masih kerap mengutamakan hitungan administratif ketimbang kebutuhan medis pasien.
Tim-Redaksi
