Rizal Khairul Tekankan Integrasi Data dan Sinergi OPD untuk Penanganan PPKS

Kamis, 23 Okt 2025 22:01 WIB
Rizal Khairul Tekankan Integrasi Data dan Sinergi OPD untuk Penanganan PPKS

Brilian•BANDUNG – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Rizal Khairul, S.IP., M.Si., menegaskan pentingnya pendataan yang akurat serta sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Hal tersebut disampaikan saat ia menjadi narasumber pada rapat koordinasi penanganan PPKS yang digelar di Hotel Horison Ultima Bandung, Kamis 23 Oktober 2025.

Menurut Rizal, langkah awal yang krusial dalam penanganan PPKS adalah memastikan data sosial yang valid. “Pendataan menjadi pondasi utama. Selama ini data yang digunakan masih berfokus pada desil satu hingga desil tiga, padahal idealnya pendataan harus mencakup hingga desil lima agar gambaran kondisi sosial lebih utuh,” ujarnya.

Ia menilai, program sosial yang dijalankan tanpa integrasi antardinas akan sulit mencapai sasaran. “Penanganan PPKS bukan hanya tanggung jawab satu sektor. Harus ada integrasi antar OPD dan sinergi lintas bidang. Jangan sampai muncul ego sektoral, karena ini menyangkut hak dasar warga,” tegasnya.

Bacaan Lainnya

Rizal juga menekankan pentingnya implementasi berbagai peraturan daerah yang menjadi payung hukum kesejahteraan sosial, di antaranya Perda No. 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial, Perda No. 4 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan, dan Perda No. 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Selain itu, ia mengapresiasi peran para Kasi Kesejahteraan Sosial di tingkat kelurahan dan kecamatan yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan sosial. “Kehadiran mereka sangat penting sebagai penghubung langsung antara pemerintah dan masyarakat. Sinergi di tingkat akar rumput inilah yang akan memperkuat sistem pelayanan sosial kita,” katanya.

DPRD Kota Bandung, lanjut Rizal, akan terus memperkuat pengawasan, dukungan kebijakan, dan alokasi anggaran untuk memastikan program kesejahteraan sosial berjalan efektif dan tepat sasaran. “Kami ingin memastikan semua warga, terutama kelompok rentan, benar-benar mendapatkan haknya atas kesejahteraan,” tuturnya.**

Pos terkait