Brilian°Probolinggo – Pernyataan Bupati Probolinggo Dr. Mohamad Haris yang melarang pejabat di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk “menernak LSM dan wartawan” terus menuai respons luas.
Beragam media online di wilayah Probolinggo dan sekitarnya memberitakan klarifikasi Bupati atas ucapannya tersebut. Namun, di tengah ramai klarifikasi, muncul pandangan kritis dari sejumlah kalangan masyarakat bahwa justru yang terlihat paling akrab dan intens berhubungan dengan media serta LSM adalah Bupati sendiri, bukan para pejabat OPD.
Ungkapan ini berkembang setelah publik menilai bahwa dalam berbagai kegiatan pemerintahan, Bupati Haris dikenal sebagai sosok yang memiliki kedekatan dengan banyak pihak, termasuk komunitas jurnalis dan lembaga sosial masyarakat.
Hal itu menimbulkan tafsir bahwa seruan “jangan menernak media dan LSM” justru berbalik arah kepada pemimpin daerah sendiri.
Sebelumnya, dalam kegiatan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Pendopo Prasaja Ngesti Wibawa, Senin (20/10/2025), Bupati Haris menyampaikan pesan agar setiap pejabat menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan jabatan dengan membangun relasi personal untuk kepentingan pribadi.
“Jangan sampai ada penjabat yang menernak LSM dan wartawan. Bila ingin menyerang saya, saya selalu siap dan tidak akan mundur,” ucapnya kala itu.
Setelah pernyataan tersebut ramai diberitakan, Bupati Haris pun memberikan klarifikasi terbuka. Ia menegaskan bahwa maksud ucapannya bukanlah untuk menyinggung atau merendahkan rekan-rekan media dan LSM.
“Saya mohon maaf secara pribadi dan atas nama Bupati. Tidak mungkin saya menyamakan sahabat-sahabat media dan LSM dengan ‘ternak’. Itu hanya teguran untuk teman-teman OPD yang mungkin memanfaatkan kedekatan itu untuk kepentingan pribadi,” jelasnya.
Meski demikian, di ruang publik muncul komentar bahwa pernyataan itu justru memunculkan kesan paradoks.
Salah satu pengamat lokal menilai, pesan moral Bupati seharusnya disampaikan dengan bahasa yang lebih konstruktif agar tidak menimbulkan persepsi seolah pemerintah daerah sedang membatasi kemitraan dengan media dan lembaga sosial masyarakat.
Sejumlah warga juga berpendapat, kemitraan dengan media dan LSM bukan hal yang salah, asalkan dijalankan secara profesional dan transparan untuk mendorong keterbukaan informasi publik.
Klarifikasi Bupati Haris diharapkan dapat menjadi momentum refleksi bersama agar komunikasi pemerintah daerah tetap berpijak pada semangat kolaboratif, bukan konfrontatif. Pemerintah daerah dan media seharusnya berjalan seiring dalam mendorong pembangunan dan menjaga kepercayaan publik.
Tim-Redaksi
