Brilian°PROBOLINGGO – Tongas, Sabtu 28 Maret 2026 — Kerusakan jalan di Desa Tanjungrejo kini bukan lagi sekadar persoalan infrastruktur. Situasinya naik level: jalan rusak parah disertai banjir yang diduga kuat dipicu oleh terganggunya daya serap tanah akibat maraknya aktivitas tambang galian C.
Di lapangan, kondisinya terang benderang. Jalan berlubang berubah menjadi kubangan air setiap kali hujan turun. Drainase tidak berfungsi optimal. Air menggenang berjam-jam, bahkan berhari-hari. Bukan karena curah hujan semata—melainkan karena tanah sudah kehilangan kemampuan menyerap air.
Dan dugaan itu mengarah ke satu titik: aktivitas tambang yang semakin masif.
Material tanah yang terus dikeruk, kontur lahan yang berubah, serta minimnya reklamasi membuat ekosistem penyerapan air rusak. Air tidak lagi meresap—ia mengalir liar, menggenang, dan mempercepat kehancuran jalan.
Efek domino pun tak terhindarkan: Jalan rusak → air tergenang → struktur makin rapuh → kerusakan makin cepat → risiko kecelakaan meningkat.
Siklus ini berulang. Dan anehnya, dibiarkan.
Warga tidak lagi menahan emosi.
“Setiap hujan pasti banjir. Dulu tidak separah ini. Sekarang jalan jadi seperti kolam. Ini bukan alami lagi,” ungkap salah satu warga dengan nada kesal.
Yang lebih memantik kemarahan, kondisi ini terjadi di tengah meningkatnya aktivitas kendaraan bertonase besar yang diduga berasal dari tambang. Jalan desa yang jelas tidak didesain untuk beban berat dipaksa menanggung lalu lintas industri.
Hasilnya bisa ditebak: hancur dari dua sisi—tekanan beban dan genangan air.
Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang terjadi, tapi kenapa ini terus terjadi tanpa tindakan tegas?
Kabupaten Probolinggo dikenal tengah mendorong efisiensi anggaran. Namun di saat yang sama, tambang galian C tumbuh subur. Aktivitas meningkat. Perputaran ekonomi berjalan.
Tapi kondisi jalan? Semakin rusak. Banjir semakin sering. Perbaikan? Minim dan tidak menyentuh akar masalah.
Di sinilah logika publik mulai bermain:
Jika tambang makin banyak, harusnya pemasukan daerah meningkat.
Jika pemasukan meningkat, harusnya infrastruktur membaik.
Tapi yang terjadi justru sebaliknya.
Artinya hanya dua:
Ada yang tidak beres dalam pengelolaan pemasukan
Atau ada pembiaran terhadap kerusakan yang ditimbulkan
Keduanya sama-sama tidak bisa ditoleransi.
Lebih tajam lagi, publik mulai mempertanyakan:
Apakah aktivitas tambang ini benar-benar terkontrol?
Apakah kewajiban lingkungan dijalankan?
Atau justru dibiarkan selama roda ekonomi tetap berputar?
Jika jawabannya mengarah pada pembiaran, maka ini bukan sekadar kelalaian administratif—ini potensi kegagalan pengawasan.
Sementara itu, warga menjadi pihak yang paling dirugikan:
Jalan rusak setiap hari dilalui
Risiko kecelakaan meningkat
Aktivitas ekonomi terganggu
Lingkungan berubah tanpa kendali
Ironisnya, hingga kini belum ada langkah konkret yang benar-benar menjawab persoalan ini secara menyeluruh. Perbaikan yang ada hanya bersifat sementara—tambal sulam yang tidak bertahan lama.
Banjir tetap datang. Jalan tetap rusak. Siklus tetap berulang.
Dan kesabaran warga? Sudah di ujung.
Peristiwa ini menjadi peringatan keras: ketika kerusakan lingkungan dan infrastruktur dibiarkan berjalan beriringan, dampaknya bukan hanya soal jalan berlubang tapi menyangkut keselamatan dan keberlanjutan hidup masyarakat.
Jika tidak ada evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas tambang galian C dan dampaknya, maka kerusakan ini bukan akan berhenti tapi justru menjadi normal baru.
Dan ketika kerusakan sudah dianggap biasa, di situlah masalah sebenarnya dimulai.
Tim-Redaksi
