Brilian°Probolinggo — Pernyataan kontroversial Bupati Probolinggo, dr. Mohamad Haris (Gus Haris), saat pelantikan pejabat eselon II di Pendopo Prasaja Ngesti Wibawa, Senin (20/10/2025), terus menuai kecaman dari berbagai kalangan hingga Selasa (22/10/2025).
Dalam sambutannya, Gus Haris sempat melontarkan kalimat yang berbunyi, “Jangan ada pejabat yang menernak LSM dan media.” Ucapan tersebut kini menjadi sorotan tajam karena dianggap melecehkan profesi wartawan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Salah satu kecaman datang dari aktivis perempuan 98 yang juga berprofesi sebagai pengacara, Kikis Mukhisah. Ia menilai, pernyataan tersebut mencerminkan sikap arogansi kekuasaan dan mencederai semangat demokrasi yang seharusnya dijaga oleh kepala daerah.
“Saya sangat menyesalkan sekaligus mengecam ucapan Bupati Probolinggo di hadapan publik. Ucapan itu bukan hanya tendensius, tapi juga merendahkan peran media dan LSM yang justru menjadi bagian penting dalam menjaga transparansi pemerintahan,” tegas Kikis, Selasa (22/10/2025).
Menurutnya, keberadaan wartawan dan LSM telah dijamin oleh undang-undang sebagai elemen kontrol sosial yang sah dalam sistem demokrasi.
“Media bertugas menyampaikan informasi publik secara objektif, sementara LSM berperan mengadvokasi kepentingan rakyat dan memberdayakan komunitas. Kedua lembaga ini adalah mitra strategis pemerintah, bukan pihak yang pantas dijadikan bahan sindiran dengan istilah ‘ternak’,” ujarnya menambahkan.
Kikis menegaskan, pejabat publik semestinya memahami bahwa setiap ucapannya memiliki konsekuensi sosial dan politik.
“Ketika seorang bupati berbicara di ruang publik, itu bukan sekadar opini pribadi, tapi cerminan sikap pemerintah terhadap kebebasan pers dan organisasi masyarakat sipil. Ucapan seperti itu bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” katanya.
Di tengah derasnya kritik, Bupati Probolinggo, dr. Mohamad Haris, akhirnya menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada insan pers dan LSM. Ia menegaskan bahwa ucapannya tidak bermaksud merendahkan profesi wartawan maupun aktivis, melainkan peringatan bagi oknum pejabat yang memanfaatkan media dan LSM untuk kepentingan pribadi.
“Saya mohon maaf secara pribadi dan sebagai Bupati Probolinggo. Tidak ada niat sedikit pun menyamakan mereka dengan ‘ternak’. Ucapan itu adalah teguran keras bagi pejabat yang bermain dengan integritas media dan LSM,” ujar Gus Haris dalam klarifikasinya.
Namun, bagi sebagian pihak, termasuk Kikis Mukhisah, permintaan maaf itu tidak cukup untuk menghapus kesan negatif di masyarakat.
“Permintaan maaf memang perlu, tapi jauh lebih penting adalah komitmen untuk menghormati kebebasan pers dan memperkuat kemitraan dengan LSM. Jangan sampai ke depan, kritik dianggap ancaman,” tutupnya.
Insiden ini menjadi peringatan serius bagi pejabat publik agar berhati-hati dalam berucap. Sebab, di era keterbukaan informasi, satu kalimat saja bisa menjadi penanda apakah pemerintah berdiri di sisi rakyat, atau justru menjauh dari semangat demokrasi yang sesungguhnya.
Pitric Ferdianto
