Brilian•BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berpotensi mengalami defisit anggaran pada tahun 2026. Berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026, Pemkot masih kekurangan dana sekitar Rp300 miliar akibat kebijakan pemangkasan transfer ke daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat.
Diketahui, Pemkot Bandung mengalami pengurangan dana TKD sebesar Rp658,49 miliar. Untuk menutupi kekurangan tersebut, pemerintah daerah berencana melakukan efisiensi belanja hingga Rp342,24 miliar, sementara sisanya akan ditutup dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya senilai Rp316,24 miliar.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, Asep Mulyadi, memberikan catatan atas kondisi ini. Ia menilai Pemkot perlu lebih kreatif dalam mencari alternatif sumber pendanaan agar potensi defisit tidak mengganggu kinerja dan program pembangunan daerah.
“Karena ada pengurangan anggaran, tentu saja Kota Bandung harus semakin kreatif dalam mencari sumber dana,” ujar Asep Mulyadi, Jumat (31/10/2025).
Politikus PKS yang akrab disapa Kang Asmul itu menyarankan agar Pemkot Bandung aktif menjalin komunikasi dengan Pemerintah Pusat untuk membuka peluang pendanaan tambahan, terutama bagi program infrastruktur dan pelayanan publik.
“Mungkin harus lebih sering berkoordinasi ke pusat. Lihat program kota apa yang bisa dibiayai oleh pemerintah pusat, tentu dengan proposal dan argumentasi yang logis,” katanya.
Menurutnya, pendekatan aktif kepada kementerian terkait dan pemanfaatan berbagai program nasional menjadi langkah strategis untuk menekan potensi defisit anggaran tahun depan.
Kang Asmul berharap Pemkot Bandung dapat terus menjaga stabilitas keuangan daerah tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik dan program prioritas warga.
“Yang terpenting adalah efisiensi dilakukan secara cermat, tanpa mengurangi layanan masyarakat. Kreativitas dalam mencari pendanaan dan optimalisasi aset daerah harus menjadi fokus utama,” pungkasnya.
