Brilian°Probolinggo – Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo resmi dilaksanakan pada Senin (20/10/2025) di Pendopo Prasaja Ngesti Wibawa. Acara dipimpin langsung oleh Bupati Probolinggo Dr. Mohamad Haris, didampingi Wakil Bupati Ra Fahmi Resmi, serta dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma, SE, MM.
Pengucapan sumpah jabatan dan penandatanganan pakta integritas menjadi penanda komitmen baru para pejabat yang dilantik, di antaranya Munaris (Kadis PMD), Ulfi (Kadisperpus), Hudan (Kominfo), Saniwar (Kadisnaker), Dwijoko (DPMPTSP), Sugeng (DKUPP), Robby (Kadis LH), Juwono (Bappelitbangda), Agus Budianto (Kadis Perkim), dan sejumlah pejabat lainnya.
Dalam arahannya, Bupati Haris menegaskan agar para pejabat menjalankan amanah dengan integritas dan tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu.
“Jangan sampai ada penjabat yang menernak LSM dan media. Bila ingin menyerang saya, saya selalu siap dan tidak akan mundur,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi pesan moral agar para pejabat bekerja secara profesional, tidak menciptakan ketergantungan atau membangun relasi transaksional dengan pihak luar demi keamanan jabatan atau pencitraan pribadi.
Bupati Haris juga menekankan pentingnya pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berdampak langsung pada masyarakat.
Pelantikan ini diharapkan menjadi titik awal penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, berani, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Penulis: Pitric Ferdianto
Klarifikasi Bupati Probolinggo Dr. Mohamad Haris Terkait Pernyataan “Menolak Pejabat Menernak Wartawan dan LSM”
Menanggapi adanya penafsiran beragam atas pernyataannya saat pelantikan Pejabat Eselon II, Bupati Probolinggo Dr. Mohamad Haris memberikan klarifikasi bahwa yang dimaksud dalam ucapannya bukanlah untuk menyinggung atau menyamakan wartawan dan LSM dengan istilah “ternak”.
Menurutnya, wartawan dan LSM adalah mitra strategis pemerintah yang selama ini telah terjalin dengan baik.
“Saya pribadi bersahabat lama dengan teman-teman media dan LSM. Tidak mungkin saya menyamakan sahabat-sahabat kita dengan istilah ternak. Kalau ada yang menafsirkan berbeda, saya mohon maaf secara pribadi,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa teguran tersebut ditujukan kepada oknum pejabat (UPD/OPD) yang memanfaatkan media atau LSM untuk kepentingan pribadi, seperti mencari perlindungan jabatan atau keuntungan tertentu.
“Ini bentuk teguran keras untuk pejabat yang menjadikan media atau LSM sebagai alat proteksi pribadi. Itu tidak baik bagi struktur internal kami,” lanjutnya.
Bupati Haris berharap pernyataan tersebut dipahami sebagaimana maksudnya, yakni penguatan etika pemerintahan agar hubungan pemerintah dengan media maupun LSM tetap profesional dan saling menjaga marwah.
“Sekali lagi saya mohon maaf bila ada sahabat-sahabat yang tersinggung. Saya tetap menghormati peran media dan LSM sebagai pilar demokrasi. Salam untuk semua sahabat.”
