Surabaya – Fenomena urbanisasi yang meningkat pasca Lebaran dinilai sebagai konsekuensi dari terbatasnya lapangan kerja di daerah, bukan semata kesalahan masyarakat, kata Bambang Haryo Soekartono.
Anggota DPR RI Komisi VII, Bambang Haryo Soekartono, menegaskan bahwa urbanisasi merupakan pilihan rasional masyarakat desa yang ingin memperbaiki taraf hidup.
Menurutnya, tidak tepat jika masyarakat yang melakukan urbanisasi justru disalahkan, karena kondisi ekonomi di daerah asal menjadi faktor utama pendorong perpindahan tersebut.
“Kalau urbanisasi itu jangan disalahkan masyarakatnya, wajar itu masyarakat desa ingin bekerja,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa keterbatasan lapangan pekerjaan yang layak di desa membuat masyarakat mencari peluang di kota, yang dianggap memiliki prospek ekonomi lebih baik.
Namun demikian, BHS menekankan perlunya intervensi pemerintah dalam mengelola arus urbanisasi agar tidak menimbulkan persoalan baru, seperti meningkatnya pengangguran dan kemiskinan di perkotaan.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memberikan pelatihan dan pendidikan keterampilan kepada calon pekerja sebelum mereka masuk ke pasar kerja di kota.
Dengan demikian, para pendatang tidak datang dengan kondisi tanpa keahlian, melainkan telah memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
“Jadi tidak nol putul,” kata BHS.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyiapkan program pemberdayaan tenaga kerja secara terstruktur dan berkelanjutan.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten sekaligus mengurangi dampak negatif urbanisasi.
