Padangbai – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menegaskan komitmennya untuk mengawal percepatan pembangunan dermaga III Pelabuhan Padangbai, Bali. Menurutnya, penambahan fasilitas sandar kapal menjadi kebutuhan mendesak guna mengatasi antrean panjang dan meningkatkan efisiensi layanan penyeberangan.
Dalam kunjungan kerjanya ke Pelabuhan Padangbai pada Jumat (31/10), BHS menilai kondisi operasional pelabuhan yang hanya memiliki dua dermaga aktif sudah tidak ideal untuk menampung aktivitas kapal yang terus meningkat.
“Dengan hanya dua dermaga, satu dermaga melayani hingga 18 kapal. Begitu satu mengalami gangguan, antrean bisa sangat panjang. Ini sudah saatnya dibangun dermaga ketiga,” ujar Bambang Haryo di sela peninjauan.
BHS menjelaskan, dirinya telah berkoordinasi langsung dengan ASDP Indonesia Ferry (Persero) untuk mempercepat realisasi proyek tersebut. Ia memastikan akan mengawal proses pembangunannya agar dapat beroperasi paling lambat pada tahun 2026.
“Saya sudah sampaikan ke pihak ASDP agar pembangunan dermaga III segera dimulai. Targetnya, tahun 2026 saat Lebaran, dermaga baru itu sudah bisa digunakan,” tegas legislator asal Jawa Timur tersebut.
Menurut BHS, pembangunan dermaga tambahan dengan perkiraan anggaran Rp 50 miliar akan memberikan dampak besar terhadap peningkatan pelayanan, terutama dalam mengurangi waktu tunggu kapal dan memaksimalkan utilisasi armada yang selama ini terbatas oleh kapasitas dermaga.
“Kalau dermaga ketiga terbangun, kapal yang selama ini menganggur bisa dioperasikan kembali untuk memperkuat layanan penyeberangan,” tambahnya.
Menanggapi isu bahwa program Tol Laut menyebabkan penurunan penumpang kapal penyeberangan, Bambang Haryo menegaskan hal tersebut tidak benar. Berdasarkan data resmi ASDP, justru terjadi peningkatan arus kendaraan dan penumpang di Pelabuhan Padangbai dalam beberapa tahun terakhir.
“Tol Laut segmennya berbeda. Data ASDP menunjukkan kenaikan, baik kendaraan maupun penumpang. Jadi, pelabuhan ini tetap vital dan ramai,” katanya.
BHS menilai bahwa pembangunan infrastruktur pelabuhan justru akan memperkuat peran Indonesia sebagai negara maritim dengan konektivitas antar-pulau yang lebih baik.
Selain menyoroti keterbatasan fasilitas, BHS juga meminta agar pengawasan di area pelabuhan, terutama di jembatan timbang, diperketat. Ia menegaskan pentingnya penegakan aturan terhadap kendaraan angkutan barang agar tidak melampaui batas tonase.
“Keselamatan pelayaran itu dimulai dari darat. Jangan sampai ada kendaraan overtonase yang lolos tanpa pemeriksaan,” tegasnya.
Sementara itu, Manajer ASDP Pelabuhan Padangbai, Andri Matte, menyampaikan bahwa proyek pembangunan dermaga III masih berjalan. Saat ini, proses pembebasan lahan sedang dilakukan sebelum masuk ke tahap desain teknis dan pembangunan fisik.
“Masih dalam proses pembebasan lahan. Kami berharap segera selesai agar pembangunan bisa dimulai,” jelasnya.
Bambang Haryo menegaskan bahwa peningkatan infrastruktur pelabuhan adalah bagian dari upaya besar membangun efisiensi transportasi laut nasional. Ia menilai, keberadaan dermaga tambahan bukan sekadar proyek fisik, tetapi juga bentuk tanggung jawab negara dalam memperkuat pelayanan publik dan ekonomi maritim.
“Pelabuhan adalah urat nadi konektivitas antarpulau. Kalau infrastrukturnya lemah, dampaknya langsung ke masyarakat. Karena itu, pemerintah harus menjadikan pembangunan dermaga ini prioritas,” pungkasnya.
