Brilian°Pasuruan – Aliansi BEM Pasuruan Raya (BEMPAS) menggelar Dialog Publik bertajuk “Bedah Kebijakan: Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” di Pendopo Kota Pasuruan, Minggu (9/11/2025).
Forum ini menjadi ruang refleksi mahasiswa untuk meninjau capaian dan tantangan pemerintahan, sekaligus menjembatani kesenjangan antara kebijakan pusat dengan kebutuhan nyata masyarakat di daerah.
Ketua Pelaksana, Muhammad Qommaruddin, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa terhadap arah perjalanan bangsa.
“Acara ini bukan sekadar forum untuk menilai, tetapi ruang refleksi bagi kita semua untuk melihat sejauh mana janji-janji politik mampu diterjemahkan menjadi kebijakan nyata yang dirasakan masyarakat,”ujarnya.
Qommaruddin menegaskan, mahasiswa harus tetap independen dan objektif, sebab peran kontrol sosial adalah jantung dari gerakan intelektual kampus.
Koordinator Aliansi BEMPAS Raya, M. Ubaidillah Abdi, menegaskan bahwa forum ini bukan ajang untuk menghujat atau memuji buta, melainkan sarana untuk melakukan tinjauan kritis terhadap kinerja pemerintahan.
Ia menyoroti tema utama acara: “Menjahit Kebijakan Nasional dengan Kebutuhan Lokal.”
“Mengapa ‘menjahit’? Karena kita sering merasakan adanya ‘benang yang putus’ antara apa yang diputuskan di Senayan dan di Istana, dengan apa yang dirasakan rakyat di gang-gang sempit Kota dan Kabupaten Pasuruan,”ujar Abdi.
Ia mencontohkan kesenjangan tersebut dengan kontras sederhana.
“Kita mendengar di tingkat nasional bicara soal proyek strategis bernilai triliunan, tapi di tingkat lokal kita masih berteriak soal pungutan liar di dunia pendidikan. Di sinilah urgensi diskusi ini—menjahit kembali benang yang putus agar kebijakan nasional benar-benar mendarat di bumi Pasuruan,” tegasnya.
Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, yang juga mantan aktivis pers mahasiswa, menyambut baik forum kritis tersebut. Menurutnya, setelah satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, fokus kini bergeser dari visi-misi ke tahap implementasi kebijakan dalam RPJMN.
“Fokus pemerintahan saat ini adalah investasi pada sumber daya manusia untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Sehebat apa pun infrastruktur, yang menjalankan tetaplah manusia,” ungkapnya.
Adi memaparkan sejumlah program nasional yang telah “mendarat” di Pasuruan, seperti Program Makan Siang Bergizi dengan 7 dari 23 target dapur umum sudah beroperasi—serta Program Sekolah Rakyat bagi masyarakat miskin ekstrem.
Namun, Adi juga melemparkan tantangan balik kepada kalangan mahasiswa.
“Gerakan mahasiswa harus bertransformasi menjadi gerakan intelektual praksis, bukan menara gading. Di Kota Pasuruan, angka penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS masih tinggi apakah ini sudah menjadi perhatian mahasiswa kita?” ujarnya menantang.
Ia menutup dengan pesan agar mahasiswa tidak hanya membangun narasi publik, tetapi juga turun langsung memberdayakan masyarakat, seperti mendampingi UMKM atau melakukan pendampingan sosial.
Dialog publik ini menghadirkan beragam narasumber lintas sektor, antara lain:
Gus H. M. Nailurrochman, S.IP, M.Pd. – Tokoh agama, Ketua PCNU Kota Pasuruan
Dr. Moch. Mubarok, M.IP. – Pengamat Politik Universitas Negeri Surabaya (Unesa)
Dr. Mochammad Taufiq, M.Pd. – Akademisi, Rektor Universitas Wiranegara (Uniwara)
H. M. Rohani Siswanto, S.E., M.M. – Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Pasuruan
Forum berlangsung dinamis dengan sesi tanya jawab yang diwarnai pandangan kritis dan gagasan solutif dari kalangan mahasiswa serta masyarakat yang hadir.
Kegiatan ini menjadi momentum bagi BEMPAS untuk menegaskan komitmennya: menjaga nalar kritis dan memastikan arah kebijakan nasional benar-benar berpihak pada rakyat daerah.
